TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendukung wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). 

Pemisahan ini dinilai sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan menjadi solusi atas backlog perumahan rakyat di masa mendatang.

Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar menyampaikan sejak tahun 1978 bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian tersendiri. Baru pada masa pemerintahan Jokowi, bidang Perumahan Rakyat dilebur dengan bidang Pekerjaan Umum dalam satu kementerian yaitu PUPR.  

“Kini saat orientasi pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo menitik beratkan pada peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, maka memisahkan keduanya merupakan keniscayaan (sudah semestinya), karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata dia.

Baca juga: Program Tapera Diklaim Bisa Tekan Angka Backlog yang Kini Sentuh 9,9 Juta

Menurut La Ode, kinerja Kementerian PUPR dibawah komando Basuki Hadimuljono layak dijadikan percontohan oleh Kementerian lain dalam percepatan realisasi anggaran hingga menjadi Barang Milik Negara (BMN).

“Anggaran terserap cepat dalam dua bidang besar pembangunan infrastruktur. Pertama; Infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua; infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi,” kata dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di masa Basuki, ditujukan untuk meningkatkan Global Competitiveness Index. 

La Ode menilai, walaupun belum terjadi lompatan, kerja keras ini membuahkan hasil peningkatan posisi Indonesia dari ranking 54 dunia menjadi 51 dunia. 

“Ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi tinggi dalam persaingan global yang semakin progressive dan penuh tantangan,” kata dia.

Sebagai informasi, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir. 

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Didalamnya terkait infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan. “Untuk infrastruktur konektivitas prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuannya,” ujar dia.

Sementara, untuk Kementerian Perumahan Rakyat prioritasnya adalah melampaui tujuan mengejar backlog (Kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat) sebanyak 12,7 juta rumah. Karena pembangunannya juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya rumah.

“Untuk itu target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi Rakyat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan dan harus diprioritaskan realisasinya,” kata dia.

La Ode berharap, dengan pemisahan ini, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud. 

Kementerian PU diharapkan mengedepankan variable profesionalisme, dimana Key Performance Index (KPI) menitik beratkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrumen kerja melampaui efektivitas dan efisiensi.

“Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, dituntut untuk semandiri mungkin dalam pembiayaan dari sumber-sumber nasional. Termasuk di dalamnya sesegera mungkin mengentaskan tujuan pembangunan infrastruktur yang ada sebagai sumber ekonomi baru sekaligus sumber pembiayaan pembangunan,” kata dia  

Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat, dituntut untuk mengelola 53 triliun anggaran yang telah disetujui RAPBN 2025 dengan memaksimalkan kerjasama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.

“Tak kalah pentingnya adalah mendesain system stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya serta Kerjasama dengan ekosistem pembiayaan, agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahunnya mampu dimiliki oleh rakyat dengan cara yang ringan,” tutur dia