Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Gen Z Puas Kinerja Jokowi

Trestania Kambu, salah seorang mahasiswa Universitas Cenderawasih asal Papua berbunga-bunga hatinya saat itu

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Gen Z Puas Kinerja Jokowi
Instagram @puslapdik_dikbud
Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 segera dibuka, simak data yang digunakan untuk mendaftar dan syarat lainnya. 

"Program-program ini dikenal rata-rata diatas 70 persen dan rata-rata diatas 60 persen disukai," tambahnya.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menambahkan, Program Merdeka Belajar sangat populer di kalangan mahasiswa. 

Tak hanya popular, sebanyak 91 persen mahasiswa juga menilai positif penyelenggaraan KIP Kuliah Merdeka tersebut yang merupakan penyempurnaan dari KIP Kuliah sebelumnya. 

“Kami menerima data penerima KIP Kuliah Merdeka dan pimpinan perguruan tinggi sebanyak 300 nomor telepon dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari sejumlah itu, ada 267 yang bisa dihubungi dan bersedia diwawancarai,“ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalami Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI di Monas pada Sabtu (5/10/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalami Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI di Monas pada Sabtu (5/10/2024). (Kompas.com (Istimewa))

Dalam survei tersebut, kata Djayadi, responden yang diwawancarai mengapresiasi kebijakan besaran biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai akreditasi program Studi (Prodi), serta besaran biaya hidup yang disesuaikan dengan memperhatikan keadilan antarwilayah. 

“Responden merasa besaran bantuan biaya hidup yang umumnya didominasi biaya tempat dan makan sudah memadai dan begitu pula biaya pendidikan berdasarkan akreditasi Prodi mendukung mahasiswa untuk bisa kuliah dengan baik serta bisa mendorong peningkatan mutu pembelajaran, “lanjut Djayadi.

Pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan anggaran ratusan triliun yang dikucurkan dalam upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah selama 10 tahun terakhir atau selama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.  

Berita Rekomendasi

"Di sektor pendidikan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 113 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun. Telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia,” imbuh Jokowi.

Ilustrasi - Daftar 10 program studi (prodi) atau jurusan kuliah terketat jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2024.
Ilustrasi -(Thinkstock via TribunnewsBogor.com)

Sosial dan Ekonomi Meningkat

Pemerintah juga menggelontorkan Rp 225 triliun anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun, yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. “Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” ucap Jokowi.

Jokowi memaparkan, di antaranya nominal anggaran yang dikucurkan untuk sektor kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, yang mencapai Rp 361 triliun selama 10 tahun. "Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun," ujar Jokowi. 

Anggaran tersebut, menurut Jokowi, telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun. “Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Jokowi.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan sejak diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, Indonesia terus bergerak maju dalam memperkuat sektor kesehatan. Hingga kini, program tersebut telah mencakup lebih dari 98 persen populasi Indonesia, memberikan perlindungan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

”Kami juga fokus pada pengembangan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa peserta aktif dalam membayar iuran secara tepat waktu, karena itu adalah kunci keberlanjutan JKN,” paparnya.

Dengan fondasi yang telah dibangun selama satu dekade terakhir, Kemenkes telah mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan menghadapi tantangan kesehatan ke depan; yakni transformasi layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. 
 
Pemerintah juga menggelontorkan Rp 225 triliun anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun, yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. “Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” ucap Jokowi.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas