Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Siapa Menteri Perumahan Era Prabowo? Begini Kriterianya yang Pantas

Hashim memberi sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di Pemerintahan Prabowo.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Siapa Menteri Perumahan Era Prabowo? Begini Kriterianya yang Pantas
Bambang Ismoyo
Pengamat Properti Anton Sitorus. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar terkait pembentukan Kementerian Perumahan makin santer diperbincangkan, dan bakal muncul di era Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Seiring perkembangan kabar tersebut, terdapat pula nama-nama calon Menteri yang berpeluang memimpin instansi tersebut.

Lantas, siapa sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut?

Pengamat Properti Anton Sitorus mengatakan, pejabat Menteri Perumahan harus mengerti betul terkait kondisi industri properti di Tanah Air dan berbagai macam tantangan di dalamnya.

Atau paling tidak, jajaran tim atau pejabat tingkat Eselon harus berasal dari profesional di bidangnya.

"Harapannya orangnya bisa mengerti sektor perumahan. Atau paling tidak, dia punya tim yang emang bagus," ucap Anton ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Baca juga: Calon Menteri Prabowo: Nama Fahri Hamzah & Maman Telah Disebut, Demokrat Dikabarkan Dapat Jatah 5

Rekomendasi Untuk Anda

"Dari kalangan profesional, dari stakeholder, dari properti yang emang sudah punya pengalaman," sambungnya.

Dengan adanya sosok atau tim yang berpengalaman, maka permasalahan sektor perumahan di Indonesia dapat diatasi.

"Paling tidak, dia punya tim yang membantu dia di belakang gitu. Kita lihat aja gimana," pungkasnya.

Kementerian Perumahan Bakal Efektif Benahi Backlog

Anton Sitorus mengatakan, terbentuknya Kementerian Perumahan disebut bakal lebih efektif menyelesaikan permasalahan terkait hunian bagi masyarakat.

"Kalau saya bilang sih lebih bagus ya, karena dulu awalnya memang itu kan dipisah antara PU dan perumahan. Jadi kalau misalnya dibalikin lagi seperti dulu, saya pikir lebih bagus dan lebih efektif," ungkap Anton.

Diketahui, terdapat permasalahan yang berkaitan sektor perumahan di Indonesia. Utamanya adalah terkait angka backlog yang masih besar, sekitar 9 juta lebih.

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang diperlukan masyarakat. 

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Atas