Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang diperlukan masyarakat. 

Tak hanya itu, Pemerintahan era Prabowo Subianto juga tengah menggagas program membangun rumah sebanyak 3 juta per tahun.

Adapun, rincian 3 juta rumah itu tersebar di pedesaan sebanyak 1 juta rumah, di pesisir sebanyak 1 juta rumah, dan juga di perkotaan sebanyak 1 juta rumah.

Dengan adanya tantangan dan program 3 juta rumah, maka sudah selayaknya Kementerian Perumahan dibentuk.

"Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa? ya fokusnya akan lebih jelas, sehingga usahanya harusnya lebih bagus. Jadi mengenai bisa apa enggaknya kan tergantung nanti programnya seperti apa," papar Anton.

"Tapi paling tidak, itu udah memberikan arahan bahwa fokus pemerintah untuk perumahan ini akan lebih besar dibanding sebelumnya," pungkasnya.

Muncul Isu Fahri Hamzah Jadi Menteri

Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, memberi sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di Pemerintahan Prabowo.

Hashim awalnya sedang membicarakan soal program 3 juta rumah yang dimiliki Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di pemerintahan yang baru.

Ia meluruskan bahwa sebenarnya Prabowo ingin membangun 3 juta rumah dalam satu tahun. Jadi, jika dalam satu periode, akan dibangun 15 juta rumah.

"Saya mau mau luruskan, bukan 3 juta. Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (jadi) 15 juta," kata Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue bertajuk “Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah” di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Setelah itu ia menyinggung program tersebut akan menjadi tugas berat bagi Fahri Hamzah. 

Dalam acara ini, Fahri menjadi salah satu tamu yang hadir.

"Pembangunan 3 juta setiap tahun tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat, tapi kita di sini membantu mereka sukseskan program satu periode 15 juta (rumah)," ujar Hashim.

Adik dari Prabowo Subianto itu juga menyinggung bahwa Menteri Perumahan akan didampingi oleh seorang wakil menteri (wamen).

Ia menyinggung hal tersebut ketika membeberkan kriteria dari Menteri Perumahan di era Prabowo. Salah satu kriteria tersebut adalah tidak bisa dari kalangan akademisi.

"Jangan akademisi yang on chair ya, harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku, harus terbuka ya. Saya kira orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," ucap Hashim.