Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.

Dirinya mengungkapkan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor dan beberapa kota lainnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal.

Meski begitu, masih banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.

Baca juga: Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Masa Depan: Green Building, Transportasi Hijau, Ekonomi Hijau

Menurut Budi, Pilkada serentak dapat menjadi momentum mengingatkan pentingnya transportasi perkotaan.

"Pilkada serentak yang sebentar lagi akan berlangsung, kiranya dapat menjadi momentum untuk mengingatkan kembali nilai strategis dan keberpihakan terhadap pengelolaan transportasi perkotaan," ujar Budi Karya yang hadir secara virtual pada Seminar Nasional "Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal" di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya perlu terobosan, agar lebih banyak daerah yang mampu dan berpihak, pada transportasi massal perkotaan.

Dirinya menyebut belum sepenuhnya pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangan penyelenggaraan transportasi perkotaan ini secara optimal.

"Untuk itu perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” katanya.

Kementerian Perhubungan telah memberikan stimulus subsidi melalui skema buy the service di 14 kota (Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi dan Depok).