Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Lagi, Dipercaya Sejak Era SBY dan Jokowi: Pernah Tinggalkan RI
Sri Mulyani mengemban menteri keuangan pertama kalinya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati bakal menduduki kursi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jika nanti resmi menjabat menteri keuangan lagi, maka jabatan menteri keuangan yang keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Pada pemanggilan calon menteri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV Jakarta, Senin (14/10/2024), Sri Mulyani datang pada malam hari.
Pada pertemuannya tersebut, Sri Mulyani mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto meminta dirinya untuk kembali menjadi bendahara negara alias Menkeu periode 2024-2029.
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Pemisahan Kemenkeu Jadi Kementerian Penerimaan Negara
"Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Menkeu Sri Mulyani usai mendatangi kediaman Prabowo.
Tercatat, Sri Mulyani mengemban menteri keuangan pertama kalinya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Namun, pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani mengundurkan diri dan meninggalkan Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Kemudian, pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja dan berlanjut di Kabinet Indonesia Maju.
Profil singkat Sri Mulyani
Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986).
Mengutip Websiten Kemnterian Keuangan, Sri Mulyani melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).
Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.
Pada tanggal 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan.
