Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Lagi, Dipercaya Sejak Era SBY dan Jokowi: Pernah Tinggalkan RI
Sri Mulyani mengemban menteri keuangan pertama kalinya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati bakal menduduki kursi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jika nanti resmi menjabat menteri keuangan lagi, maka jabatan menteri keuangan yang keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Pada pemanggilan calon menteri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV Jakarta, Senin (14/10/2024), Sri Mulyani datang pada malam hari.
Pada pertemuannya tersebut, Sri Mulyani mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto meminta dirinya untuk kembali menjadi bendahara negara alias Menkeu periode 2024-2029.
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Pemisahan Kemenkeu Jadi Kementerian Penerimaan Negara
"Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Menkeu Sri Mulyani usai mendatangi kediaman Prabowo.
Tercatat, Sri Mulyani mengemban menteri keuangan pertama kalinya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Namun, pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani mengundurkan diri dan meninggalkan Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Kemudian, pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja dan berlanjut di Kabinet Indonesia Maju.
Profil singkat Sri Mulyani
Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986).
Mengutip Websiten Kemnterian Keuangan, Sri Mulyani melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).
Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.
Pada tanggal 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan.
Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.
Dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Sri Muluyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Ia juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.
Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi "Best Minister in the World" pada World Government Summit di Dubai.
Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific".
Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali. Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia.
Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.
Dalam organisasi sosial, beliau menjabat sebagai Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative. Pada bulan Agustus 2019, beliau dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.
Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pada bulan Februari 2021, beliau terpilih sebagai Co-Chairs Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) 2021-2023.
Koalisi ini merupakan forum yang bertujuan mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di tingkat domestik dan global.
Pada 11 Oktober 2021, beliau menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance.
Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.
Pada tanggal 12 Desember 2023, beliau menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.
Adapun daftar calon menteri yang telah dipanggil Prabowo kemarin, yakni:
1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi
2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono
3. Istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri Wardhana
4. Pegiat HAM, Natalius Pigai
5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto
6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon
7. Politikus Golkar, Nusron Wahid
8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf
9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait
10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding
11. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji
12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya
13. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
14. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi
15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
16. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan
17. Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro
18.Akademisi, Yassierli 19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra
20. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia
21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti
22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto
24. Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni
25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang
26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno
27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk
28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman
29. Politikus Golkar, Maman Abdurrahman
30. Akademisi Prof Rachmat Pambudy
31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso
32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono
34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq
35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin
36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar
37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman
38. Menteri BUMN, Erick Thohir
39. Menpora, Dito Ariotedjo
40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica
TAN
44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi
45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas
46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto
47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani
48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra
49. Meutya Hafid - politisi Golkar
