Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet "gemuk" yang akan dipimpin Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto menyita perhatian pengusaha.

Prabowo berencana mengangkat 49 menteri dan 59 wakil menteri.

Angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan era Presiden Joko Widodo yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Baca juga: Lokasi 13 Panggung Rakyat Sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin saat Pelantikan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai potensi dampak dari kabinet "gemuk" ini dapat memicu terjadinya birokrasi yang tidak efisien.

Birokrasi yang tidak efisien dapat berujung pada menurunnya daya saing dan iklim investasi di Indonesia.

Shinta menyebut keberadaan banyak kementerian dan pejabat tinggi sering mengarah pada birokrasi yang berat dan rentan terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

"Risiko ini sangat nyata dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah presiden terpilih  karena akan memiliki konsekuensi terhadap efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi nasional," kata Shinta kepada Tribunnews, Jumat (18/10/2024).

Indonesia, yang menurut Shinta telah lama dikenal dengan birokrasi yang rumit, seringkali menghadapi masalah seperti overlapping kewenangan antar kementerian.

Lalu, isu inkonsistensi antar kementerian/lembaga juga masih sering ditemukan, sehingga Shinta menegaskan pentingnya melakukan reformasi birokrasi.

Baca juga: Kabinet Prabowo Kalahkan Jumlah Menteri AS dan China, Anggaran Bakal Membengkak Dua Kali

"Pembenahan atau reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan agar birokrasi bagi pelaku usaha/investor menjadi lebih predictable, transparan, simple, dan efisien dari sisi burden dan cost of compliance-nya," ujar Shinta.

Meskipun ada risiko, Shinta memandang dengan pengelolaan yang tepat, kabinet yang "gemuk" dapat menciptakan birokrasi yang lebih fokus dan efisien.

Dia mengidentifikasi empat aspek kunci yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut.

Pertama, ada kejelasan terkait Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama.