Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

WamenKop: Pembiayaan LPDB-KUMKM Harus Untuk Kegiatan Produktif

Ferry Juliantono menegaskan bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in WamenKop: Pembiayaan LPDB-KUMKM Harus Untuk Kegiatan Produktif
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono menegaskan bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.

"Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa distop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam," ujar Ferry di Jakarta, Selasa malam (29/10/2024).

Seharusnya, menurut Ferry, 80 persen pembiayaan LPDB itu untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam rangka menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen. 

Baca juga: Digitalisasi Bisa Hapus Persepsi Kuno Tentang Koperasi

"Koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya, harus kita hidupkan kembali," ucap WamenKop.

Ferry menekankan dirinya akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan. 

Selain LPDB, WamenKop juga menyorot peran Jamkrindo dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi.

BERITA REKOMENDASI

"Karena, sejarahnya Jamkrindo itu berasal dari Kementerian Koperasi," ungkap Ferry.

WamenKop mengakui, keberadaan Jamkrindo saat ini kurang begitu berfungsi dalam mendukung kegiatan koperasi.

"Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia," kata Ferry.

Baca juga: Kementerian Koperasi dan UMKM: Teten Masduki Siap Bantu Pemisahan

Selain itu, WamenKop juga menyatakan bahwa, Gerakan Koperasi diberi kesempatan untuk ikut dalam program Makan Bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun. 

"Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program Makan Bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting," kata Ferry.


Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas