Ramai-ramai Menteri Kabinet Merah Putih Bilang Presiden Prabowo Pasti Tuntaskan Pembangunan IKN
Terkait pembangunan IKN tidak jadi prioritas Prabowo, AHY tak memungkiri bahwa nantinya akan ada sejumlah penyesuaian.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Ditemui usai rapat, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga berada di lokasi, mengamini pernyataan Dody.
Ia mengatakan Prabowo telah menegaskan berkomitmen untuk melanjutkan IKN, tetapi swasembada pangan akan menjadi prioritas.
Diana menekankan bahwa proyek IKN melibatkan lebih dari sekadar anggaran dari Kementerian PU, tetapi juga kolaborasi dengan Otorita IKN.
"Ini (pembangunan IKN) komitmen dari bapak presiden. Masalah waktunya, nanti kita kan bersama-sama dengan Otorita IKN kan, bukan semuanya Kementerian PU," kata Diana.
"Otorita IKN kan masalah investor dan sebagainya. Tidak semuanya (pembangunan IKN) dengan APBN," lanjutnya.
Diana menyebut bahwa perlambatan dalam pelaksanaan IKN tidak seharusnya membuat investor khawatir.
"Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," pungkasnya.
4 Tahun Rampung
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku dapat arahan langsung dari Prabowo saat kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Lereng Bukit Tidar Akmil Magelang.
Raja Juli menyampaikan, saat sesi terakhir reatreat di Magelang, sore, Presiden Prabowo memberikan beberapa pengarahan, yang mana satu dari empat poin pengarahannya soal IKN.
Dalam pengarahannya, kata Raja Juli, Prabowo menegaskan soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas, karena sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan.
"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik"," tulis Raja Juli dalam platform X, yang dikutip Tribun, Senin (28/10/2024).
Menurutnya, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan Otorita IKN pun diminta harus merampungkan 2 cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif.
"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," paparnya.
