Keputusan Prabowo tidak mau terburu-buru diketahui dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, proses Danantara harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar hasilnya baik.

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara," kata Hasan.

Oleh sebab itu, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 harus diundur, sampai Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama kurang lebih 16 hari.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan, pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya. 

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura. Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.