Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rela perusahaan plat merah yang sehat dikonsolidasikan dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara).

Erick mulanya menjelaskan bahwa BUMN merupakan alat negara yang harus hadir dalam setiap panggilan.

"Jadi BUMN sudah pasti ini kan alat negara. Pak Prabowo punya visi besar bagaimana negara ini memanggil, harus hadir," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick mencontohkan ketika Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah, BUMN harus mendukungnya, di mana dalam hal ini berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian, untuk program Makan Bergizi Gratis, BUMN mendukung dari sisi produksinya seperti penyediaan gas, listrik, dan lain-lain.

Baca juga: Ini Penyebab Prabowo Ogah Buru-buru Resmikan BP Investasi Danantara, Bakal Kelola Rp9.504 Triliun 

Sama halnya dengan BP Investasi Danantara. Erick mengatakan ini merupakan visi Prabowo yang juga harus didukung oleh BUMN.

"Sejak awal saya bilang, kita sudah siapkan tempat dan kalau rekan-rekan media ingat, RUU BUMN yang didorong waktu itu adalah super holding dan transisinya ya memang sejalan dengan nafas kita," ujar Erick.

Erick mengatakan saat ini dari 47 perusahaan BUMN, 40 dari itu dalam kondisi yang sehat.

Erick pun membeberkan beberapa capaian seperti total gabungan laba BUMN yang angkanya naik dari Rp 13 triliun pada 2020, menjadi Rp 327 triliun pada 2023. Dividen pada tahun ini pun telah ditargetkan sebesar Rp 90 triliun.

"Ketika banyak yang sehat ini mau dikonsolidasikan, ya enggak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang sisa nanti kita restrukturisasi," ucap Erick.

"Jadi kompleksitasnya, kajiannya, sedang dibahas. Kalau ditanya lebih dalam, ini masih kajian semua," pungkasnya.

Adapun Danantara nantinya akan mengelola aset sebesar 600 miliar dollar AS (kurs Rp 15.840) atau setara Rp 9.504 triliun. 

Prabowo pun tidak mau terburu-buru membentuk BP Investasi Danantara.

Keputusan Prabowo tidak mau terburu-buru diketahui dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, proses Danantara harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar hasilnya baik.

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara," kata Hasan.

Oleh sebab itu, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 harus diundur, sampai Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama kurang lebih 16 hari.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan, pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya. 

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura. Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Ia menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

"Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," ucap dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. 

Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Hal yang jelas, katanya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," ucap Muliaman.