TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kedutaan Besar Hungaria dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Analisis Malware sebagai Fondasi Pertahanan Siber Pemerintah" bersama sejumlah pakar dan institusi strategis di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebagai salah satu rangkaian acara Forum Bisnis HunIndotech 5.0, FGD ini berfokus pada tantangan utama keamanan siber Indonesia dalam menghadapi serangan malware geopolitik yang menargetkan infrastruktur digital nasional.

Diskusi ini melibatkan sejumlah narasumber berpengalaman, termasuk Viktor Boscok dan Laszlo Dora, Phd dari Ukatemi Technologies, pakar dalam investigasi malware; Laksdya TNI (Purn.) Dr. Desi Albert Mamahit dari Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (Hipkasi), dan para pimpinan dari unsur kemananan siber di lingkungan TNI.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (Hipkasi), Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Desi Albert Mamahit, menegaskan bahwa serangan terhadap Pusat Data Nasional telah mengungkap kelemahan serius dalam sistem pertahanan siber Indonesia, yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Baca juga: Kepala BSSN Minta DPR RI Masukkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dalam Prolegnas Prioritas 

Menurut Mamahit, peningkatan kesadaran terhadap bahaya siber, mulai dari tingkat individu hingga nasional, adalah langkah pertama yang krusial.

"Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran pribadi dan keluarga tentang pentingnya keamanan dalam penggunaan gadget dan internet, mulai dari smartphone hingga komputer. Di lingkungan kerja, seluruh staf hingga pimpinan juga harus memiliki pemahaman ini," ujar Mamahit.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memperkuat pertahanan siber nasional.

Teknologi antivirus tradisional perlu dilengkapi dengan alat analisis malware canggih untuk mencapai deteksi ancaman yang optimal.

Integrasi antara berbagai perangkat lunak keamanan dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menghadapi serangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

“Pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta, termasuk penyedia teknologi, perangkat lunak, dan perangkat keras, untuk memastikan keamanan yang efektif,” tambah Mamahit.

Dia menambahkan, FGD ini bukan hanya untuk membentuk kerja sama, tetapi juga kesempatan belajar dari ahli keamanan siber Hungaria serta mendorong kolaborasi nyata dengan melibatkan akademisi.

 "Mereka membuka kesempatan untuk pelatihan dan edukasi, dan kami akan membantu menjalin hubungan dengan universitas dan perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat berbagi pengetahuan tersebut," ujar Mamahit.

Wakil Ketua Komite Bilateral Hongaria dan Kroasia Kadin Indonesia, sekaligus Konsul Kehormatan Hungaria untuk Indonesia, Reza A. Maulana, menyampaikan bahwa saat ini kita hidup dalam dunia yang saling terkoneksi.

Karena itu, banyak sekali elemen siber yang harus diperhatikan, baik di level personal, organisasi atau bisnis, maupun di Tingkat negara.