Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai bentuk persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) dan menyudahi dualisme yang terjadi saat ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono mengatakan, Rapimnas akan digelar pada Jumat 29 November 2024 mendatang. 

"Disepakati bahwa Rapimnas sebagai tahap awal dilaksanakannya Munas, maka Rapimnas akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024," kata Dhaniswara saat Konferensi Pers di Menara Kadin Indonesia, Selasa (12/11/2024).

Baca juga: Kerja Sama Indonesia-China Capai 10 Miliar Dolar AS, Kadin: Pertanda Baik

Dhaniswara menyatakan, rangkaian lain yang harus dilakukan adalah konvensi antara Anggota Luar Biasa (ALB) setelah Rapimnas digelar dan kemudian dilanjut Munas.

Dia bilang, gelaran Rapimnas ini sebagai lanjutan daripada kesepakatan tertanggal 27 September antara Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie. Keduanya menandatangi kesepakatan dan diketahui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa penyelesaian atas dinamika kadin Indonesia adalah melalui musyawarah nasional yang akan dilakukan secara nasional. Dan dimana pada saat pertemuan mencapai kesepakatan tersebut menyepakati kepanitianan musyawarah nasional dibentuk oleh kedua pihak tersebut. Ya sesuai AD-ART," jelas Dhaniswara.

Dhaniswara menyatakan bahwa pergantian kepengurusan akan terjadi setelah adanya pelaksanaan dan keputusan daripada Munas tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan Kadin Indonesia tetap satu.

"Artinya apa? Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan wadah dunia usaha nasional tentunya harus jelas tidak bisa ada dua Kadin. Harus ada satu kadin sesuai dengan amanah dari Peraturan Perundang-Undangan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyampaikan, prosedur persiapan akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Kepanitiaan Musyawarah Nasional akan dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah. 

Baca juga: Ketua Umum Kadin Gali Potensi Kerja Sama di China untuk Program Rumah Murah Hingga Nelayan

 "Kami memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia SATU dan solid. Semangat yang sama telah tertuang dalam kesepakatan bulan September lalu dan telah ditandatangani oleh Bapak Arsjad Rasjid dan Bapak Anindya Bakrie," ujar Eka.

"Dengan demikian, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, pada Jumat, 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut," imbuhnya menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.