Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyarankan pemerintah lebih kreatif dalam mencari pendanaan untuk membiayai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Contohnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jangan naikkan tarif PPN jadi 12 persen untuk biayai program prioritas," kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

Baca juga: Tak Mau Makan Bergizi Gratis Dibagikan di Sekolah, Siswi SD di Palembang Teringat Ibunya: untuk Mama

Menurut Bhima, banyak cara yang bisa dilakukan untuk membiayai program ini.

Salah satunya melalui pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan.

Kemudian, pemerintah bisa mencegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting).

"Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG," ujar Bhima.

Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu mengungkapkan bahwa MBG memang menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan, khususnya yang berasal dari pajak dan utang.

Menurut dia, rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah.

Proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09 persen, masih jauh dibanding target ambisius 23 persen di 2029.

"Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, ambisi untuk mendanai program MBG bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran," kata Dyah.

"Pilihannya hanya naikkan rasio pajak atau tambah utang untuk danai MBG," lanjutnya.