TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka kegiatan Social Security Summit 2024 yang akan digelar pada 26 November 2024 di Jakarta.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin pada konferensi pers di Jakarta, Senin, 18 November 2024 mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai "middle income trap.

"Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi," kata Zainudin.

Baca juga: Iuran JKN Kemungkinan Naik, Mantan Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Beri 5 Saran

Menurut dia, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Persoalan ini juga menjadi salah satu fokus utama program kerja Presiden Prabowo Subianto demi cita-cita meraih posisi Indonesia sebagai negara maju di 2045 seperti yang tertuang dalam poin 2 Asta Cita.

Poin dua Asta Cita menekankan pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Social Security Summit 2024 akan menjadi ajang diskusi yang menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia.

Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk diidentifikasi langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto akan membuka event ini diikuti oleh sambutan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Baca juga: Mulai Tahun Depan Penyakit Akibat Rokok Diusulkan Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

"Social security itu untuk mencegah kemiskinan. Syarat Indonesia jadi negara maju itu jaminan sosial atau social security-nya harus siap. Apalagi pemerintah punya target jadi negara sejahtera di 2045, dan sekarang pemerintahannya baru, oleh Pak Prabowo," ungkap Zainudin.

"Melalui kegiatan ini kita ingin meggugah awareness bangsa kita tentang pentingnya jaminan kesejahteraan sosial ini. Indonesia sekarang punya bonus demografi. Karena itu, jaminan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting. Agar kita benar-benar bisa memanfaatkan secara bonus demografi ini," bebernya.

Namun diakui, untuk mendorong social security ini Indonesia menghadapi tantangan turunnya jumlah kelas menengah.

Jaminan Sosial Ampuh untuk Turunkan Kemiskinan

Di tempat sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menegaskan, program jaminan sosial untuk pekerja di sektor formal dan informal yang dijalankan bisa menurunkan kemiskinan.

"Sejauh ini program jaminan sosial seperti JKN ini sudah memberikan banyak manfaat ke masyarakat. Hadirnya jaminan kehilangan pekerjaan ini juga bagus. Negara hadir untuk meningkatkan produktivitas untuk mengantiipasi kemiskinan," kata dia.

Dia mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah sampai 2025 mengusung 8 misi dan 17 arah kebijakan. Satu diantaranya adalah hadirnya jaminan sosial yang adaptif dan inklusif.

"Tantangan saat ini adalah bagaimana menghadirkan jaminan sosial untuk para pekerja bukan penerima upah. Penanganannya harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga," kata dia.

Dia mencontohkan, harus ada perlindungan sosial untuk usahawan mikro pemerima kredit usaha rakyat (KUR) agar benar-benar dilindungi.

Zainudin menambahkan, pihaknya saat ini sudah menjalankan program jaminan sosial untuk para pekerja di sektor informal.

"Untuk melindungi pekerja sektor infromal dan meningkatkan kepesertaan di JKN kita menetapkan 4 fokus, yakni mereka yang bekerja di ekosostem desa, mereka yang bekerja di ekosistem pasar rakyat dan pasar modern, para pekerja e-commerce dan mereka yang tergolong pekerja rentan," beber Zainudin.

Dia menambahkan, kecelakaan para pekerja informal sangat beragam, misalnya pekerja ojek online karena kecapekan bekerja menarik penumpang, lalu meninggal.

"Juga seperti kejadian marbot masjid meninggal, itu kita kategorikan juga meninggal karena bekerja. karena memang itu profesinya. Mereka juga kita lindungi. Jika harus berobat, kita tanggug biayanya sampai sembuh," ungkap Zainudin.