BP Tapera Salurkan Pembiayaan 199.649 Unit Rumah Setara Rp 24,5 Triliun Hingga 13 Desember 2024
BP Tapera juga telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai 5.792 unit
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mencatat, telah menyalurkan sebanyak 199.649 unit rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau setara Rp 24,5 triliun sepanjang Januari hingga 13 Desember 2024.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera juga telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai 5.792 unit atau senilai Rp 965 miliar hingga 13 Desember 2024.
Baca juga: Kemenhub Bakal Buka Akses Jalan ke Stasiun Whoosh Karawang dari Area Perumahan
"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun," kata Heru dalam acara Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Heru memaparkan, capaian yang disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama dua bulan terakhir mencapai Rp 4,7 triliun.
"MBR yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama Bapak menjadi menteri sebanyak 33.769 unit senilai Rp4,2 Triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," jelas dia.
Selain itu, Heru menyampaikan bahwa pendanaan untuk program strategis 3 juta rumah tentunya tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.
"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk memperkuat dan memperluas cakupan pembiayaan untuk program ini," jelasnya.
Untuk itu, Heru berharap bahwa ada penerapan kebijakan baru untuk program FLPP yang lebih efisien namun tetap memperhatikan aspek keterjangkauan bagi MBR.
Baca juga: Bangun Hunian, Pemerintah dan KAI akan Tata Kawasan Permukiman Sekitar Stasiun Manggarai Jakarta
"Harapan kami perbankan dapat memberikan masukan mengenai suku bunga KPR FLPP jika porsi pendanaan berubah dari 75:25 menjadi 50:50," ungkapnya.
Heru juga menyoroti potensi sumber dana lainnya yang dapat difokuskan untuk mendukung sumber pembiayaan perumahan bagi MBR melalui skema endowment fund ataupun hibah langsung seperti potensi dana TJSL (CSR) maupun sumber dana SWF off shore.
"Pada moment FGD ini perlu masukan untuk implementasi core bisnis Program Tapera, harapan kami dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," tegas dia.