Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) soal penyaluran pupuk langsung.

Menurut Ferry, Presiden menginginkan koperasi bisa kembali tumbuh dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional.

Baca juga: BUMN Pupuk Kucurkan Rp 15,3 Miliar ke Warga Bontang Kaltim untuk 11 Program

 Dia berujar, akan segera dikeluarkan Perpres penyaluran pupuk langsung dari produsen ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum koperasi. 

"Hal ini dinyatakan Presiden Prabowo sebagai upaya pengembangan untuk membesarkan nama koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa," ujar Ferry di Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).

Selain itu, lanjut Ferry, Presiden Prabowo juga sudah mengeluarkan Keppres pengampunan bagi kredit macet petani dan nelayan periode 1998-1999, hapus buku dan hapus tagih.

"Kedua kebijakan Presiden ini bertujuan agar koperasi bisa kembali memberikan andil bagi perekonomian nasional," kata Ferry.

Ferry menjelaskan bahwa Kemenkop memiliki 16 program strategis yang bakal meningkatkan peran dan kinerja koperasi di Indonesia ke depan.

"Tahun depan, Insya Allah, kita akan segera memiliki UU Perkoperasian yang baru menggantikan UU 1992 yang sudah jadul," katanya..

Bahkan, tak lama lagi, koperasi juga bakal segera memiliki bank sebagai pengganti Bank Bukopin yang sudah diambilalih swasta asing. 

Baca juga: Regulasi Lagi Disederhanakan, PIHC Jamin Januari 2025 Petani Bisa Langsung Manfaatkan Pupuk Subsidi

"Tahun depan, kita akan memiliki bank koperasi digital," kata Ferry.

Bukti lainnya, Ferry menyebutkan, ada dorongan besar dari pemerintah agar koperasi terlibat dalam produksi minyak goreng.

"Koperasi akan punya pabrik kelapa sawit mini hingga pabrik minyak goreng yang dikelola koperasi," kata Ferry.

Di industri susu, Ferry meyakinkan para peternak sapi perah dan koperasi susu bahwa semua produksi peternak lokal harus bisa diserap Industri Pengolahan Susu (IPS). 

"Koperasi harus memiliki pabrik pengolahan susu sendiri, yang juga bisa sebagai bahan baku untuk IPS," tukasnya.

Begitu juga di sektor produksi energi biomassa dimana pada tahun 2025, sekitar 10 persen akan diproduksi koperasi.

Di industri tekstil, juga tidak jauh beda. Dengan sudah terbentuknya Koperasi Syarikat Dagang Kauman sebagai antisipasi turunnya industri tekstik nasional akibat gempuran tekstil impor.