Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan permasalahan aturan menjadi faktor yang membuat sistem pembayaran tol tanpa sentuh di Indonesia atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tak kunjung diterapkan. 

Menurut Dody, banyak peraturan di Kementerian PU yang belum tersinkronisasi, sehingga penerapan sistem ini tak kunjung terealisasi.

"Banyak bolong di saya. Saya masih beres-beres aturan, banyak aturan yang belum sinkron sana-sini. Banyak," kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Merespons PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang siap menerapkan sistem ini pada kuartal pertama 2025 mendatang, Dody hanya mengucap syukur.

Baca juga: Proyek Sistem Pembayaran Tol Nirsentuh Didukung Kolaborasi Pemerintah-Sektor Privat

Ia meminta doa agar sistem ini bisa berjalan. Menurut dia, dibutuhkan optimisme dalam menerapkannya.

"Mohon doanya saja. Kita kan harus optimis," ujar Dody.

Sebelumnya, penerapan sistem pembayaran tol tanpa sentuh berbasis satelit (GNSS/Global Navigation Satellite System Based Multi Lane Free Flow/MLFF) telah siap diterapkan di Indonesia dari sisi sistem dan teknologi.

Hungaria merupakan investor proyek sistem pembayaran tol nirsentuh.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen dan tidak menarik dana yang sudah digelontorkan.

"Meski menghadapi beberapa masalah dalam komunikasi atau perbedaan budaya. Komitmen kami tetap dan Hungaria akan menepati janji," ujar Lilla saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Diketahui, Hungaria telah menggelontorkan dana senilai 300 juta dolar AS atau berkisar Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria.

Proyek ini digarap oleh PT Roatex Indonesia Toll System sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), setelah memenangkan tender di tahun 2021.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengatakan, inti dari kolaborasi antara kedua negara berpotensi membuka kolaborasi lebih lanjut antara kedua negara.

"Serta memperkuat persahabatan dan kemitraan antara kedua negara," ujar Keszeg.

MLFF merupakan sistem yang ditawarkan RITS untuk mengatasi peningkatan kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahun.

Data Bank Dunia tahun 2019 mencatatkan kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS per tahun.

Keszeg menyampaikan, pihaknya menawarkan sistem pembayaran non stop dan tanpa sentuh melalui MLFF berbasis satelit yang disebut mampu mengurangi waktu tempuh kendaraan.

Selain itu, berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi polusi udara maupun kebisingan akibat kemacetan di gerbang tol.

Pihaknya menerangkan bahwa pengembangan MLFF merujuk pada kontrak yang disepakati sebelumnya.

Mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama dalam perubahan sistem pembayaran tol di Indonesia.

Keberadaan MLFF dinilai semakin kuat dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2024.

Hal itu didasari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

RITS menganggap peraturan ini adalah dasar hukum bagi pelaksanaan sistem MLFF yang telah dinantikan oleh pihaknya dan pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran MLFF berbasis satelit disebut sebagai lompatan besar dalam sistem pembayaran tol di Tanah Air, sehingga dapat menciptakan nilai bagi kemajuan teknologi jalan tol di Indonesia.

Negara ini juga akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dalam memanfaatkan sistem MLFF.

"Kami siap. Teknologi kami sudah siap. Kami membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dari ekosistem, dan dalam ekosistem ini, yang sebagian merupakan perusahaan milik negara atau pelaku publik (public players), ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dengan hasil yang positif," tutur Keszeg.

Keszeg mengatakan, tengah mempertimbangkan dan merencanakan seluruh upayanya untuk memiliki pembukuan laporan keuangan perusahaan pada kuartal pertama tahun 2025.

Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo Djojohadikusumo, berujar hingga saat ini belum ada dana yang keluar dari Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini, dana yang digelontorkan masih berasal dari Pemerintah Hungaria.

"Tidak ada satu rupiah pun dari Indonesia. Kami masih berkomitmen untuk berinvestasi, kami tetap berkomitmen untuk berinvestasi, dengan permintaan untuk melakukan sedikit penyesuaian pada sistem, kami juga masih berkomitmen," tuturnya.