Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak masalah jika Kementerian Agama menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Menurut dia, keputusan tersebut bukan ada di pihaknya, melainkan Kementerian Agama.

"Nah kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka penerbangan dengan airline lain, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami," kata Erick kepada wartawan di Tangerang, dikutip Kamis (2/1/2025).

Ia mengatakan, Kementerian BUMN bukan kementerian teknis yang tugasnya membuat kebijakan.

Baca juga: Anggota Komisi VIII DPR Nilai Pemerintah Belum Serius Turunkan Biaya Haji

Kementerian BUMN adalah kementerian yang menjadi bagian dari unsur pendukung atau supporting system berbagai program pemerintah.

Contohnya seperti saat Presiden Prabowo Subianto menginginkan harga tiket pesawat turun saat periode Natal Tahun Baru 2024/2025, berbagai perusahaan plat merah berhasil melaksanakannya.

"Kita bisa lihat kita berhasil dari BUMN. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden," ujar Erick.

Maka dari itu, sebagai kementerian yang tugasnya mendukung program pemerintah, ia tak masalah jika penyelenggaraan ibadah haji 2025 menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka peluang untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Menurut dia, Kemenag akan mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dalam hal pemberangkatan dan pemulangan menjadi lebih baik.

"Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Syafi'i, Senin (30/12/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid pun mendukung rencana pemerintah untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

Ketua Panja Pelaksanaan Haji 2025 ini menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan dalam rangka memperbaiki pelayanan, sekaligus mengupayakan efisiensi biaya transportasi bagi jemaah.

“Jadi gini, selama ini kan kita hanya pakai Garuda dan Saudi. Untuk transparansi, kita akan buka untuk airlines yang lain. Jadi masing-masing bisa berlomba-lomba mengajukan anggaran, otomatis yang lebih murah yang akan kita pakai,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).