Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN

Tayang: Rabu, 15 Januari 2025 22:20 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Reynas Abdila

Editor: Choirul Arifin

Baca Selanjutnya: CEO Harus Adaptif di Tengah Tekanan Global, Bos Anak Usaha Telkom Ini Buktikan Lewat Penghargaan

✖

Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN

dok. Kompas

HIPPDA Irvan Prasurya Widjaya mendukung rencana pemerintah memberi sanksi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) yang mengabaikan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sorotan publik muncul antara lain pada proyek EPC South Sonoro di Sulawesi Tengah milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori dan proyek pembangunan Terminal Refrigerated LPG Tuban di Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal (PET) di bawah Subholding PT Pertamina International Shipping (PIS).

Dalam proyek-proyek tersebut diduga masih terjadi pengadaan produk impor yang seharusnya dapat dipenuhi oleh industri lokal.

Di sektor hilir, industri pupuk juga mendapat sorotan, seperti proyek PUSRI-IIIB yang disinyalir tetap memakai pipa impor.

Sejumlah perusahaan dalam negeri telah menyampaikan protes resmi dan menempuh jalur surat keberatan kepada pihak terkait, namun belum mendapat tindak lanjut.