Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap Belum Ada Anggaran untuk Pembangunan IKN Tahun 2025
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun ini.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini.
Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.
Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.
Baca juga: Kelakar Menteri PU Soal Anggaran IKN 2025: Diblokir, Digunakan untuk Beli Makan Siang Menteri
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada," katanya ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
"Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya," canda Dody.
Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.
Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.
Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Baca juga: Dana Bangun IKN Tak Dipangkas, Prabowo Tambah Lagi Rp8 Triliun, Basuki Diminta Tagih ke Sri Mulyani
Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.
Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.