Soal Kelanjutan Pembangunan IKN, Menteri PU Sebut Tak Ada Dananya, Ekonom Ungkap Tanda Terbengkalai
Pada tahun ini Kementerian PU terkena efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun, dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.
Editor: Seno Tri Sulistiyono

IKN Bisa Dialihkan ke Konsep Lain
Achmad menyampaikan, melihat berbagai kendala yang terjadi dalam pendanaan dan realisasi proyek IKN, sudah saatnya pemerintah menghentikan ketergantungan proyek ini pada APBN.
Menurutnya, jika pemerintah tetap ingin melanjutkan proyek ini, maka harus ada kebijakan yang tegas untuk mengalihkan sebagian besar pendanaannya dari APBN ke sektor swasta.
Namun, melihat kenyataan di lapangan, Achmad menyebut, langkah yang lebih realistis adalah mengubah fungsi IKN menjadi kawasan ekonomi khusus.
"Misalnya, IKN bisa dialihkan menjadi kawasan pariwisata, pusat riset teknologi, atau kota berbasis industri hijau yang menarik minat investasi global," tuturnya.
Dengan konsep ini, Achmad menyakini peran APBN bisa lebih dibatasi hanya pada pembangunan infrastruktur dasar, sementara pengembangan selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh swasta.
Selain itu, otoritas IKN juga bisa dijadikan sebagai badan independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan ini tanpa harus terus mengandalkan APBN.
"Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa fokus pada pembangunan daerah lain yang lebih membutuhkan anggaran, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal," paparnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.