TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan perlunya perumahan bersubsidi diaudit.

Hal itu setelah ditemukan adanya perumahan bersubsidi yang setelah hujan selalu tergenang banjir. Lalu, belum setahun rumah itu berdiri, temboknya sudah retak.

"Tim kami sudah menemukan cukup banyak. Saya sendiri turun, ada rumah [kena] hujan, banjir. Perumahan ada yang retak-retak belum setahun dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya harus diaudit," kata Ara, sapaan akrabnya, di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025) malam.

Ia mengatakan telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. Ini dilakukan agar rumah subsidi bisa tetap berkualitas.

Baca juga: Pemerintah akan Bangun 5.517 Rumah Subsidi Bagi TNI AD dan MBR di Serang hingga Brebes

Menurut Ara, pengembang rumah subsidi tak perlu takut terhadap audit jika produk yang mereka bangun memang bagus.

"Kalau bagus, enggak usah takut diaudit. Kenapa perlu takut? Kalau benar bagus, kenapa perlu takut diaudit? Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit dengan tujuan mengevaluasi pengembang rumah subsidi.

Surat tersebut dilayangkan guna menjamin kenyamanan konsumen, dalam hal ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit," kata Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Heri menjelaskan bahwa salah satu program penyediaan perumahan bagi MBR adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dari beberapa lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP, Heri mengatakan pihaknya menemukan ada yang tidak layak huni dan tidak layak fungsi.

Hasil tinjauan menunjukkan adanya rumah subsidi yang saluran sanitasi dan pembuangan airnya tidak sempurna, sehingga menyebabkan banjir menggenang.

"Begitu juga kualitas terkait dengan struktur bangunan, saya lihat sendiri, itu ternyata tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bahkan tembok-tembok banyak yang mengelupas," ujar Heri.

Maka dari itu, bagi para pengembang nakal yang tidak memenuhi kualitas, tidak akan kembali diberikan FLPP.