Karena jarak jauh itu meningkatkan biaya transportasi. Dan, banyak sekali perumahan-perumahan yang minim layanan transportasi. Karena dengan jarak antara rumah dan tempat kerja yang dekat dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

Meski demikian, ia melihat keterjangkauan harga menjadi masalah utamanya. Banyak dari para pekerja MBR, tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah, karena gaji yang terbatas. Tak hanya itu, mereka juga tidak punya agunan, tidak punya riwayat melakukan kredit, sehingga cukup sulit untuk bisa mendapatkan kredit. 

Kun Wardana menekankan pentingnya peran negara, jadi sebisa mungkin negara hadir, jangan dilepas ke mekanisme pasar, tetapi negara bisa memberikan kemudahan-kemudahan, khususnya untuk para pekerja. 

Pekerja, selain mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, upah layak juga berhak mendapat rumah yang layak. Karena, dengan itu, akan meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Frits H. Soejoedi, ⁠CEO UI Leadership Development Center, keterjangkauan harga rumah jadi masalah utama dalam penyediaan hunian layak di Indonesia. 

Mamay Sukaesih menilai, mayoritas backlog perumahan ataupun yang tidak layak huni, 45-50 persen berasal dari pekerja sektor informal.

Kendala dari sisi perbankan selama ini adalah penilaian kelayakan seseorang menerima kredit perumahan selalu mengacu pada data historis pola pendapatannya, dan pola pengeluarannya.

Ekonom dan Dewan Pembina Indonesia Roundtable of Young Economists (INRY) Harryadin Mahardika mengatakan, di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ada kesempatan bagi pemerintah untuk berpihak pada masyarakat dalam penyediaan hunian layak ini.

"Ketika Pak Prabowo mengangkat Pak Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan, dia sangat paham bahwa tugas negara adalah mendistribusikan kesejahteraan ke masyarakat," ungkapnya.

"Bagi perbankan, perumahan jadi salah satu sumber utama pendapatannya. Banyak rumah tak laku tapi harga terus naik. Itu semua mengakibatkan kenaikan harga rumah makin tak terkejar oleh masyarakat berpendapat menengah ke bawah. Distorsi yang terjadi sudah sangat jauh."

"Karena itu, negara harus mengusung konsep baru hunian untuk mengatasi backlog perumahan in, misalnya dengan memperkenalkan sistem sewa dan hunian tersebut bisa disewa oleh masyarakat dengan biaya murah," sebutnya.