Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Transformasi BP BUMN Perlu Jaga Akuntabilitas dan Batas Kewenangan

Pemerintah perlu memastikan konsistensi regulasi, transparansi informasi dan pengawasan agar transformasi BP BUMN mampu memperkuat peran BUMN.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Transformasi BP BUMN Perlu Jaga Akuntabilitas dan Batas Kewenangan
handout
TRANSFORMASI BP BUMN - Kegiatan webinar bertajuk "Reformasi atau Replikasi? Menguji Arah Baru BP BUMN yang diadakan Policy+ di Jakarta, belum lama ini. Diskusi menghadirkan narasumber Partner Dentons Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) Andre Rahadian, Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen F. Rezki, serta Direktur Policy+ Raafi Seiff.  

“Dalam konteks investasi, komunikasi adalah kunci. Tapi pada akhirnya, semuanya kembali pada satu hal, yaitu good governance — tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme," katanya. 

"Kita harus memastikan BUMN berdiri di atas pijakan yang kredibel, karena tata kelola yang bersih bukan hanya hal yang benar dilakukan, tetapi juga sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia bisa dipercaya,” ujar Raafi.

Para pembicara sepakat, reformasi BP BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan dengan konsistensi hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik, sehingga benar-benar menjadi tonggak penguatan BUMN sebagai motor ekonomi nasional yang modern, efisien, dan bebas konflik kepentingan.

 

Rekomendasi Untuk Anda
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Berita Terkini
Atas