Kapasitas tersebut akan terbagi ke setiap desa menjadi panel surya berkapasitas 1-1,5 megawatt.

"Supaya kita betul-betul ke depan tidak lagi memakai energi fosil seperti solar dan batubara," kata Bahlil dalam acara The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (17/9/2025).

Bahlil mengungkap proyek panel surya ini masih dalam tahap desain.

Baca juga: PLN Resmikan SPKLU Center Pertama di Yogyakarta, Ada 8 Unit Ultra Fast Charger, Total 16 Konektor

Pemerintah ingin memastikan skema pembangunan bisa dilakukan secara ekonomis mengingat modal atau capital expenditure (capex) yang cukup besar.

"Capex-nya memang mahal. Ini ada terjadi perdebatan. Di satu sisi kita ingin bersih, tapi di sisi lain kita membutuhkan modal yang tidak sedikit," ujar Bahlil.

Selain itu, pemerintah saat ini masih mempertimbangkan selisih biaya yang timbul akan dibebankan sebagai subsidi yang ditanggung pemerintah atau ke konsumen.

"Sekarang kan kita cek dulu, apakah ekonomis atau tidak. Setelah itu kita akan dorong ya," ucap Bahlil.

Terkait pengelolaan panel surya di desa ini, Bahlil menyebut hal itu bisa dilakukan oleh PLN atau pihak lain sesuai kebijakan.

"Nanti dalam implementasinya itu akan dikelola apakah oleh PLN atau siapa. Kami di Kementerian ESDM desain dan mengimplementasikan itu," kata Bahlil.