Ringkasan Berita:

• Kemenhub bersama Korlantas Polri dan Kementerian PU menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama libur Nataru 2026. 
• Pembatasan operasional kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang bersumbu tiga atau lebih, truk gandeng dan truk pengangkut hasil tambang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat luas di libur Natal dan Tahun Baru 2026, namun tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha.

Hal itu menanggapi keluhan para pengusaha truk terkait rencana pembatasan operasional truk sumbu 3 saat masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Menhub Dudy, pemerintah telah mengajak para pemangku kepentingan berdiskusi sebelum pembatasan truk angkutan barang ditetapkan.

"Kan tadi sudah diajak diskusi, sebelum penetapan sudah diajak diskusi, ya kalaupun memang ada keberatan kami bisa memahaminya. Namun dalam mengeluarkan kebijakan kami selalu mendahulukan kepentingan masyarakat," kata Menhub Dudy di acara Media Briefing di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama libur Nataru 2026. 

Salah satu poin pentingnya adalah pembatasan operasional kendaraan angkutan barang untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta meminimalkan risiko kecelakaan di ruas jalan strategis. 

Pembatasan ini berlaku bagi mobil barang bersumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta kendaraan pengangkut hasil tambang, galian, dan bahan bangunan.

Sementara beberapa angkutan strategis seperti BBM, pupuk, hewan ternak, dan barang pokok tetap diizinkan beroperasi dengan persyaratan khusus.

Surat muatan resmi dengan keterangan jenis barang, tujuan, serta identitas pemilik menjadi salah satu syarat wajib bagi kendaraan yang tetap diperbolehkan melintas, memastikan pengawasan dan pengaturan lebih terstruktur.

Aturan ini terdapat pada SKB Nomor: KP - DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, dan Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Marga, dan Kepala Korlantas Polri. 

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) berharap pemerintah tidak memberlakukan larangan operasional truk logistik sumbu 3 terlalu lama pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Baca juga: Operasi Nataru Dimulai! KAI dan KNKT Sisir Jalur Utara–Selatan, Mitigasi Cuaca Ekstrem Diperketat

Para pengusaha menilai pembatasan berkepanjangan akan sangat merugikan kegiatan usaha.

“Kalau bisa tidak dilakukan pembatasan operasional truk logistik saat Nataru nanti. Tapi bila tetap diberlakukan, kami meminta cukup dua hari sebelum hari H dan satu hari setelah hari H,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, Selasa (2/12/2025).

Gemilang menegaskan pelarangan yang berkepanjangan dapat memukul iklim bisnis angkutan barang, termasuk para pekerja di sektor tersebut.

“Bisa lumpuh kita semua. Pengemudi dan buruh bongkar muat itu bergantung pada pendapatan harian. Bisa nggak makan mereka nanti,” ujarnya.

Baca juga: Angkutan Barang akan Dibatasi selama Libur Nataru 2025/2026, Catat Jadwal dan Daftar Ruas Jalannya

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar truk untuk pengiriman barang ke pelabuhan adalah truk sumbu 3. Jika pelarangan diberlakukan, otomatis operasional berhenti total.

“Itu artinya pendapatan tidak ada sama sekali, sementara pengeluaran tetap berjalan,” katanya.

Gemilang memperkirakan kerugian pengusaha truk saat berhenti beroperasi mencapai rata-rata Rp 1 juta per hari. 

“Kami juga masih punya kewajiban leasing bagi truk-truk yang masih kredit. Itu yang paling memberatkan jika operasional dihentikan,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. “Kenapa pemerintah mendorong masyarakat mudik saat liburan Nataru, tapi kepentingan ekonomi justru yang dikorbankan?” ujarnya.

Menurutnya, situasi ekonomi masyarakat saat ini masih sulit, banyak pekerja terdampak PHK, sehingga pemerintah seharusnya fokus menjaga roda perekonomian tetap bergerak.

Gemilang menekankan bahwa kebijakan pelarangan harus mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan bahwa Kemenhub perlu memperhatikan Rancangan Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional yang kini memasuki tahap finalisasi.

"Rancangan Perpres itu untuk membangun sistem logistik yang efisien dan berdaya saing. Kemenhub seharusnya mendukung, bukan membuat kebijakan yang kontradiktif," tegas dia.