Sebagai bentuk perlawanan politik dan gerakan massa, Partai Buruh dan KSPI akan mengampanyekan tuntutan hapus outsourcing dan tolak upah murah.

“Kami menolak kenaikan upah minimum 2026 yang hanya 4 sampai 6 persen. Jika tetap dipaksakan, jalur hukum akan kami tempuh,” pungkas Said.

Sebelumnya, Pemerintah akan segera mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2026. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan akan segera diteken Presiden. 

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (15/12/2025).

Bahkan menurutnya, rancangan peraturan tersebut akan diteken dalam satu atau dua hari ke depan, sebelum kemudian diumumkan ke publik. 

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.

Yassierli mengatakan formula UMP yang akan diumumkan segera tersebut  akan menyesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Diantaranya  ada range upah sesuai dengan kondisi daerah atau wilayah masing masing.

“Kita berkomitmen menjalankan amanah dari MK. Dewan Pengupahan Daerah akan diberdayakan secara aktif, kemudian ada range yang memberikan kesempatan daerah menentukan sesuai kondisinya, dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak,” katanya.

Meskipun demikian Yasierli mengaku belum tahu, siapa yang akan mengumumkan UMP 2026 nantinya. Apakah akan dilakukan oleh Presiden Prabowo atau tidak. Namun yang pasti kata dia pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para buruh diantaranya dengan memberi sejumlah insentif.

“Tahun lalu upah naik 6,5 persen, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, penambahan manfaat JKP menjadi 60 persen gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” pungkasnya.