Ringkasan Berita:

• Total remitansi atau uang yang dikirim pekerja migran Indonesia di luar negeri ke Tanah Air mencapai Rp212 triliun terhitung sejak Januari hingga 18 Desember 2025.
• Sebanyak 286.422 pekerja migran yang diberangkatkan bekerja di luar negeri, angka ini 110 persen lebih tinggi dari proyeksi 259.144 orang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan sepanjang tahun 2025, total remitansi atau uang yang dikirim pekerja migran Indonesia di luar negeri ke Tanah Air mencapai Rp212 triliun terhitung sejak awal Januari hingga 18 Desember 2025.

Sementara total remitansi yang masuk sepanjang tahun 2024 mencapai Rp253 triliun.

Dari sisi kredit usaha rakyat (KUR) untuk membiayai penempatan PMI bekerja ke luar negeri, per 30 November 2025 Kementerian P2MI juga secara total telah menyalurkan Rp70,6 miliar untuk 2.382 penerima manfaat.

"Bantuan ini dipakai untuk membiayai pelatihan sampai penempatan mereka ke negara tujuan bekerja," ujarnya di acara Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 2025 di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (18/12/2025).

Sejak Januari hingga 15 Desember 2025, sebanyak 286.422 pekerja migran yang diberangkatkan bekerja di luar negeri. Angka ini 110 persen lebih tinggi dari proyeksi 259.144 orang.

"Berdasarkan data SISKO P2MI 15 Desember 2025, jumlah layanan penempatan pekerja migran Indonesia ada 286.422 layanan penempatan dari target 259.144, sehingga sudah terkapai 110,5 persen," kata Mukhtarudin. 

Baca juga: Santunan Pekerja Migran Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Rp20 Juta

Kementerian P2MI saat ini telah menjadwalkan keberangkatan 1.035 PMI sektor profesional ke negara penempatannya masing - masing. Keberangkatan ini dijadwalkan pada awal tahun 2026.

Pemberangkatan 1.035 pekerja migran sektor profesional ini juga menjadi langkah awal dari Program Quick Win Presiden yang menargetkan 500 ribu PMI terampil berangkat ke luar negeri. 

"Ini semuanya adalah profesional, semuanya adalah sektor profesional," katanya.

Mukhtarudin juga mengungkap delapan strategi kebijakan nasional dalam upaya meluaskan peluang kerja dan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar kerja internasional. 

Strategi ini juga menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat sistem migrasi kerja secara aman, tertib, dan bermartabat.

Delapan strategi tersebut antara lain:

• Peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui Migrant Center, SMK Go Global, Sekolah Vokasi Migran yang terintegrasi dengan Sekolah Rakyat, dan Kelas Migran yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maupun kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga.
• Penguatan Desa Migran EMAS (Edukasi, Maju, Aman dan Sejahtera) sebagai bagian dari strategi jangka panjang penyiapan PMI kompeten dan berdaya saing.
• Penyediaan KUR Penempatan dan KUR Perumahan bagi PMI
• Meningkatkan respons cepat pengaduan
• Pemenuhan dan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sejak pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.
• Penguatan literasi, digitalisasi, dan integrasi data dengan platform lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
• Menciptakan proses penempatan yang mudah, murah dan aman
• Penerapan Akreditasi P3MI.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan yang dibuat adalah komitmen negara dalam membangun sistem migrasi kerja yang berkelanjutan. 

Menurutnya perlindungan bagi PMI tidak boleh hanya dimaknai sebagai respons atas persoalan, tapi sebagai komitmen jangka panjang negara.

“Pekerja migran Indonesia adalah wajah Indonesia di mata dunia. Mereka membawa budaya, nilai, dan martabat bangsa ke berbagai belahan dunia. Karena itu, tanggung jawab kita bersama adalah memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang memadai, bekerja dengan perlindungan yang layak, dan kembali ke tanah air dengan martabat yang terjaga,” ujarnya.