BI: Rating Moody's Tak Cerminkan Pelemahan Fundamental Ekonomi RI
Moody's mempertahankan sovereign credit rating RI pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif di 5 Februari 2026.
Penulis:
Nitis Hawaroh
Editor:
Choirul Arifin
Ringkasan Berita:
- Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
- Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen, sehingga secara keseluruhan perekonomian RI tahun 2025 tumbuh 5,1 persen.
- BI mengklaim laju inflasi tetap terjaga pada 2,92 persen dan tetap berada dalam kisaran sasaran.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.
"Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid," kata Perry dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Perry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen, sehingga secara keseluruhan perekonomian RI tahun 2025 tumbuh 5,1 persen. Inflasi tetap terjaga pada 2,92 persen, berada dalam kisaran sasaran, dan stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat Bank Indonesia.
Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.
"Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Perry menegaskan bahwa ke depan, Bank Indonesia memprakirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid dengan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 Tumbuh 5,39 Persen, BPS: Tertinggi Pasca Covid-19
Bahkan dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 meningkat di kisaran 4,9-5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia.
"Kinerja positif tersebut diprakirakan akan terus meningkat pada 2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1-5,9 persen, serta inflasi yang akan tetap terkendali," tutur dia.
Dari sisi eksternal, perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid. Neraca perdagangan pada Desember 2025 mencatat surplus sebesar 2,51 miliar dolar AS, didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam maupun manufaktur.
Baca juga: Rilis Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Ini Strategi BI Jaga Stabilitas di 2026
Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"NPI pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB. Nilai tukar Rupiah diprakirakan akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat, didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas Rupiah," tutur Perry.
Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang rendah.
"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan KSSK dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar," ungkap dia.
Baca tanpa iklan