Ringkasan Berita:

• Kadin Indonesia mendukung keputusan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda pembelian 105.000 unit pikap dan truk dari India untuk Agrinas.
• Impor ratusan ribu kendaraan dari India bisa membuat mobil impor jadi bangkai karena kesulitan mendapatkan suku cadang,
• Presiden Prabowo akan meminta pendapat serta mengalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kadin Indonesia mengapresiasi respons cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas desakan agar pemerintah menunda pembelian 105.000 unit pikap dan truk dari India untuk PT Agrinas Pangan Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin (WKU) Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai, respn yang ditunjukkan Sufmi Dasco akan mampu menyelamatkan industri otomotif nasional dari kehancuran dan mencegah kerugian yang bakal mendera Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya?"

"Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah dipakai sekian tahun karena kesulitan mendapatkan suku cadang,” ungkap Saleh Husin di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Sufmi Dasco menyatakan pihaknya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Legislator Partai Gerindra tersebut mengatakan rencana impor perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Keputusan Agrinas Impor 105.000 Unit Pikap dan Truk Mendistorsi Pasar Domestik

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco.

Menurut Dasco, Presiden Prabowo akan membahas rencana tersebut secara terperinci dengan berbagai pihak. Selain itu, Prabowo juga akan meminta pendapat serta mengalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri.

“Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang kini sedang berjalan dihentikan,” ungkap Saleh.

Dia bilang, jika produsen India serius, sebaiknya mereka membangun pabrik di Indonesia sebagaimana dilakukan Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK hingga BYD dan VinFast.

Menurut Saleh Husin, Pemerintah perlu menempatkan semua pelaku usaha pada level playing field yang sama.

Baca juga: Soal Impor 105.000 Unit Pikap dan Truk dari India oleh Agrinas, APM Sempat Diajak Ikut Tender

Impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dapat mematikan industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa tidak tercapai jika industri nasional tidak bertumbuh.

Kebijakan semua pihak, apalagi BUMN, harus berpedoman pada kebijakan Presiden Prabowo. Ia berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Industri otomotif memiliki backward linkage dan forward linkage yang besar.