Ringkasan Berita:

• Seminar BPD bahas penguatan peran di tengah penurunan TKD dan tekanan fiskal daerah
• BPD didorong bertransformasi jadi motor ekonomi daerah lewat inovasi pembiayaan
• Penurunan TKD jadi momentum BPD perkuat sinergi dan kontribusi pembangunan daerah

TRIBUNNEWS.COM - Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin diperkuat dalam menopang ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang diselenggarakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 17 April 2026.

Mengusung tema "Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah", kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.

Baca juga: Asbanda Dorong BPD Lepas dari Peran Parking Fund, Diminta Jadi Motor Ekonomi Daerah

Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa BPD memiliki peran penting sebagai salah satu indikator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan wilayah yang luas dan kebutuhan pembangunan yang besar, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan secara parsial.

Keterbatasan fiskal daerah juga menjadi sorotan utama. Dukungan anggaran pusat dinilai belum mencukupi, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif, terutama melalui investasi dan penguatan intermediasi keuangan.

Selain itu, pembangunan daerah dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak agar mampu memberikan dampak yang lebih optimal.

BPD Perlu Bertransformasi dan Menjadi Mitra Strategis

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Menurutnya, keterbatasan fiskal menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat penampungan dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, BPD perlu berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, serta pendorong ekonomi regional.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.

Ia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.

Karena itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.