Ringkasan Berita:

• Keterbatasan armada kapal nasional menjadi salah satu indikator lemahnya daya saing industri pelayaran Indonesia di kancah internasional.
• Rute pelayaran kapal berbendera Indonesia yang pendek membuat aktivitas ekspor maupun impor Indonesia harus mengandalkan kapal-kapal besar dari luar negeri.
• Kepercayaan pelaku bisnis global terhadap industri pelayaran Indonesia terbilang rendah dan diperburuk oleh oraktik birokrasi yang berbelit dengan praktik korupsi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kebutuhan distribusi logistik dan energi yang semakin kompleks, bisnis transportasi laut dan pelayaran di Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang berdampak pada persepsi global.

Pakar kemaritiman Siswanto Rusdi menilai, keterbatasan armada nasional menjadi salah satu indikator lemahnya daya saing industri pelayaran Indonesia di kancah internasional.

Terlebih, jumlah kapal berbendera Indonesia yang beroperasi ke luar negeri masih sangat terbatas dan hanya berputar di kawasan regional.

"Seingat saya itu ada 400-500 kapal berbendera Indonesia yang ke luar negeri. Ke luar negerinya mana? Enggak jauh-jauh juga, Singapura, Malaysia, Thailand, jadi kita menyebutnya intra Asia. Untuk sampai ke ke Selat Hormuz sana atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil," ungkap Siswanto di Program On Focus Tribunnews.com, Jumat (27/4/2026).

Rute pelayaran kapal berbendera Indonesia yang pendek membuat aktivitas ekspor maupun impor Indonesia harus mengandalkan kapal-kapal besar dari luar negeri.

"Kapal besar ini hampir 100 persen berbendera asing, jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing," terang Siswanto.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah rendahnya kepercayaan pelaku bisnis global terhadap sistem pelayaran Indonesia. Praktik birokrasi yang berbelit dengan indikasi korupsi disebut turut memperburuk citra tersebut.

Baca juga: Iran Ancam Blokir Jalur Pelayaran Minyak Lain jika AS Tingkatkan Eskalasi Konflik

Siswanto menilai, masalah ini sudah berlangsung lama dan menjadi hambatan struktural yang belum terselesaikan hingga kini.

"Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya, ini membuat malu sebenarnya. Inilah dampak korupsi, sogok-menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar sogok syahbandar. Ini diketahui internasional. Gimana kita memperbaiki ini," ucapnya.

Upaya perbaikan tidak bisa hanya menyasar level teknis di lapangan, tetapi harus dimulai dari pemahaman dan komitmen di tingkat pengambil kebijakan. Tanpa itu, reformasi sektor pelayaran akan sulit berjalan efektif.

Menurut Siswanto, kesadaran di level pimpinan menjadi kunci untuk membenahi persoalan yang selama ini menghambat kemajuan industri.

Selain itu, Siswanto juga menyoroti besarnya kebutuhan investasi dalam industri pelayaran. Ia menyebut sektor ini sangat padat modal (capital intensive), sehingga membutuhkan dukungan sistem keuangan yang kompetitif.

Baca juga: Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Ditahan Iran, Ahli: Problemnya di Strategi Diplomasi

Ia menjelaskan, tingginya biaya investasi dan operasional membuat pelaku usaha membutuhkan skema pembiayaan jangka panjang dengan bunga rendah.

"Sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif, kapal nggak ada yang di bawah bawah Rp 5 miliar," ungkapnya.

"Kalau kapal yang VLCC begitu sudah nyundul Rp 1 triliun belinya, bahkan lebih. Makin muda tahunnya makin mahal. Makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran," ungkapnya.