Secara bersama-sama, konsumsi rumah tangga dan PMTB menyumbang 82,65 persen terhadap total PDB.

Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen, mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi selama momentum Ramadan dan Idulfitri. 

Menurut Yossi, data tersebut menunjukkan bahwa strategi frontloading bukan sekadar mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang paling dekat dengan denyut konsumsi domestik.

Pola ini terlihat konsisten dengan realisasi APBN hingga akhir Maret 2026, ketika belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen YoY.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun dan tumbuh 47,7 persen YoY, dengan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun yang tumbuh 51,5 persen YoY.

Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun. 

Great Institute juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.

Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meski tetap berada pada level optimistis. Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat. 

"Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," kata Yossi.

Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif ini secara prudent.

Mengingat masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN triwulan I menyentuh Rp 240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada triwulan-triwulan berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin. 

Menurut Yossi, jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6 persen PDB bukan tidak mungkin terjadi.

“Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya. Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah," kata Yossi. (*)