Ringkasan Berita:

• Sebagian besar petani belum menikmati kenaikan harga pangan karena keterbatasan akses informasi pasar.
• Transformasi digital diperlukan untuk efisiensi rantai nilai pangan dan peningkatan kesejahteraan petani kecil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagian besar petani belum mampu mengoptimalkan kenaikan harga hasil panen akibat terbatasnya akses terhadap informasi harga dan pasar.

Pada saat yang sama, sebagai konsumen, mereka tetap harus membeli pangan dengan harga yang tinggi. Situasi ini menegaskan adanya kesenjangan dalam sektor pangan di Indonesia: ketika harga di tingkat konsumen meningkat, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani. 

“Rantai nilai pangan yang belum efisien menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan di sektor pangan dan pertanian. Transformasi melalui pendekatan digital menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar, sekaligus memperkuat posisi tawar petani,” ungkap Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Maria Dominika (Monik), Sabtu (9/5/2026).

Rantai nilai pangan, yakni rangkaian proses yang dilalui produk pangan sejak produksi di tingkat petani hingga sampai ke tangan konsumen, di Indonesia masih sangat panjang dan belum efisien. Proses ini melibatkan banyak perantara dari hulu ke hilir, sehingga distribusi menjadi berlapis.

Akibatnya, petani sebagai aktor utama di tingkat hulu kerap menerima harga jual yang rendah, sementara harga pangan di tingkat konsumen tetap tinggi. Situasi ini perlu mendapat perhatian, mengingat sektor pertanian Indonesia didominasi oleh petani skala kecil. Data BPS pada 2025 mencatat bahwa petani skala kecil harus bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 75.000 per hari.

Kondisi ini juga tercermin di lapangan, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), tempat diselenggarakannya CIPS Learning Hub di Universitas Mataram, pada Jumat (24/4). Sebagian mahasiswa peserta mengungkapkan, produksi sayuran di sentra seperti Sembalun melimpah, namun harga pangan di masyarakat tetap tinggi.

Para petani di NTB menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat posisi tawar saat menjual hasil panen, termasuk akibat keterbatasan literasi untuk memahami informasi harga. Temuan ini memperkuat hasil studi CIPS (2025) yang menunjukkan rendahnya pemanfaatan teknologi sebagai salah satu hambatan utama dalam meningkatkan efisiensi rantai nilai pangan. 

“Dengan hanya sekitar 5,4 persen petani yang menggunakan internet untuk distribusi, sebagian besar pelaku usaha tani masih bergantung pada mekanisme konvensional yang minim transparansi dan akses pasar. Keterbatasan ini menghambat aliran informasi harga dan permintaan, sekaligus memperlemah integrasi antar pelaku dalam rantai pasok,” ucap Monik.

Baca juga: Kenaikan Harga Pangan Picu Aksi Sosial, MMI Perintahkan Pengurus Seluruh Indonesia Turun Gunung

Pemerintah perlu merumuskan peta jalan digitalisasi yang bertahap dan terukur agar transformasi berjalan efektif. Pendekatan ini harus memastikan kejelasan peran pemerintah dan swasta serta mencegah tumpang tindih kebijakan.

Perluasan jaringan internet di wilayah pedesaan juga perlu dipercepat, terutama di daerah terpencil. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan literasi digital agar petani mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

CIPS juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta melalui kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi digital. Langkah ini penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem rantai nilai pangan yang lebih efisien dan inklusif.

“Pada saat yang sama, transformasi ini perlu dikawal bersama agar tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani kecil. Pendekatan ini penting agar efisiensi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan keterjangkauan pangan secara luas,” tutup Monik.

Baca juga: DPR Ingatkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Tak Jadi Alasan Naikkan Harga Pangan

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) adalah sebuah think tank independen, non-profit, dan non-partisan yang berbasis di Jakarta Selatan. Lembaga ini fokus pada riset kebijakan berbasis bukti untuk mendorong reformasi sosial-ekonomi di Indonesia.