Ringkasan Berita:

• Profesor Hamid Paddu menyoroti pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang berdampak langsung pada harga BBM nonsubsidi.
• Sejak 2004 Indonesia menjadi negara pengimpor minyak karena produksi domestik hanya sekitar 650 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan 1,6 juta barel per hari.
• Hamid menjelaskan bahwa impor minyak bergantung pada ketersediaan valuta asing, sehingga nilai tukar rupiah sangat memengaruhi harga BBM.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Profesor Hamid Paddu, pakar ekonomi dan bisnis dari Universitas Hasanuddin, menyoroti terjadinya pelemahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi ini akan berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Apalagi Indonesia masih menjadi net importir minyak mentah sejak dua dekade silam, tepatnya tahun 2004.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi energi dalam negeri menjadi alasan utama ketergantungan impor ini.

Saat ini, kebutuhan masyarakat mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksi domestik hanya menyentuh angka 650 ribu barel per hari, yang berarti lebih dari separuh kebutuhan energi nasional harus didatangkan dari luar negeri.

Baca juga: Harga BBM Naik Lagi, Pertamax Turbo Jadi Rp 19.900 dan Pertamina Dex Rp 27.900 per Liter 

Dalam keterangannya kepada media hari ini, Hamid menekankan bahwa transaksi impor tersebut sangat bergantung pada ketersediaan valuta asing.

“Nah, impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini Dollar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM,” jelasnya, dikutip Jumat (15/5/2026).

Hamid juga memaparkan bahwa indikator ekonomi saat ini telah melampaui batas aman yang ditetapkan pemerintah.

Asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 dipatok Rp16.500 per USD dengan harga minyak dunia USD70 per barel, namun kenyataannya harga minyak dunia telah melonjak hingga USD105 per barel.

Situasi ini membuat beban energi nasional tertekan dari dua sisi secara bersamaan.

“Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia kemudian dari kurs,” lanjut Hamid, menggambarkan beratnya beban keuangan negara dan badan usaha saat ini.

Melihat kondisi yang diperkirakan akan bertahan hingga akhir tahun, Hamid menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha, termasuk Pertamina, merupakan langkah yang logis secara bisnis.

Ia menekankan bahwa ini adalah mekanisme pasar di mana badan usaha menyesuaikan harga jual dengan kenaikan biaya bahan baku agar kondisi finansial mereka tetap terjaga.

Bahkan Hamid mengatakan, jika badan usaha termasuk Pertamina  tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, justru akan berdampak sangat besar terhadap kondisi finansial BUMN tersebut.

Di sisi lain Hamid menyebut, saat ini literasi masyarakat terkait energi sudah baik. Masyarakat sudah paham, jika badan usaha seperti Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.