Stok Susu Nasional Tertekan Imbas Program MBG, Pemerintah Mulai Kewalahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ambisi besar pemerintah menyediakan susu untuk jutaan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menghadapi tantangan serius. Di tengah ekspansi besar-besaran program prioritas nasional tersebut, kebutuhan susu nasional melonjak drastis hingga miliaran kemasan per tahun, sementara kemampuan produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi. 

Baca juga: Ini Penampakan Presiden Prabowo Ikut Santap MBG di SMPN 111 Jakarta, Suasana Penuh Tawa

Kondisi ini membuat pemerintah mengakui mulai menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan susu untuk program yang ditujukan menjangkau puluhan juta penerima manfaat tersebut.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Meriyanti Punguan Pitaloka mengatakan kebutuhan susu untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan.

“Program MBG tahun 2026 ini, kebutuhan susu itu sebesar 4,8 miliar kemasan,” kata Meri dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Namun, besarnya kebutuhan tersebut belum diimbangi oleh kapasitas industri pengolahan susu nasional yang saat ini masih terbatas.

Meri menjelaskan, kemampuan industri pengolahan susu dalam negeri untuk memproduksi susu kemasan ukuran 115 mililiter hingga 125 mililiter baru mencapai sekitar 2,39 miliar kemasan atau hanya memenuhi sekitar separuh dari total kebutuhan program.

“Kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 dan 125 mililiter itu baru 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG secara keseluruhan,” ujarnya.

Ketimpangan antara kebutuhan dan kapasitas produksi tersebut membuat pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah percepatan agar pasokan susu nasional dapat meningkat.

Baca juga: Penerima MBG Makin Banyak, BGN Klaim Kewalahan Penuhi Kebutuhan Susu

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan industri yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh penggantian investasi hingga 35 persen, khususnya bagi industri yang menggunakan produk dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan,” kata Meri.

Selain mendorong peningkatan kapasitas industri, pemerintah juga berharap keterlibatan lebih besar dari koperasi peternak dan industri pengolahan susu agar kebutuhan program dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

“Kami sangat berharap industri pengolahan susu ini bisa bermitra dengan koperasi-koperasi dan memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan untuk pemenuhan susu MBG ini,” tambahnya.

Di sisi lain, tantangan pemenuhan susu juga dirasakan langsung oleh pelaksana program di lapangan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan, mengakui pihaknya mulai kewalahan memenuhi tingginya permintaan susu seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat MBG.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 29.670 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 63 juta orang.