Seleksi Koperasi Desa Merah Putih Diserbu Ratusan Ribu Pendaftar, Ini Hasilnya

Ringkasan Berita:

• Lonjakan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap program berbasis BUMN tersebut
• Seluruh posisi akan diisi melalui skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun
• Di sisi lain, tingginya jumlah pendaftar memperketat seleksi sehingga kualitas kandidat menjadi perhatian utama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan sebanyak 380 ribu peserta yang mengikuti proses seleksi untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih telah menyelesaikan tahapan tes.

Baca juga: Respons Soal KDMP: Warga Majalengka Harap Ekonomi Lokal Bergerak, Blora Usulkan Kopdes di Hutan

"Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih yang selesai dites 380.000 dan hari ini diumumkan," kata Zudan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selain mengawal proses pengadaan aparatur sipil negara, BKN juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk sejumlah program strategis pemerintah.

Beberapa program yang saat ini sedang berjalan antara lain pengangkatan sekitar 36 ribu pegawai untuk mendukung program pemerintah, sekitar 5.000 tenaga untuk Sekolah Rakyat, serta 88 tenaga untuk Sekolah Garuda.

Menurut Zudan, meningkatnya kebutuhan SDM pada berbagai program prioritas nasional turut berdampak pada bertambahnya beban pengelolaan kepegawaian yang ditangani BKN.

Saat ini, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola pemerintah mencapai sekitar 6,7 juta orang.

Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir seiring proses penataan tenaga honorer dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saat ini ASN yang kita kelola bersama jumlahnya 6,7 juta. Naik kurang lebih 3,5 juta dibanding 2024 dan 2025 terjadi kenaikan yang sangat signifikan," ujarnya.

Zudan menjelaskan, BKN memiliki tugas mengelola seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari proses seleksi, pemberian nomor induk pegawai, kenaikan pangkat, promosi, mutasi, demosi, penjatuhan sanksi hingga pensiun.

Karena itu, BKN menempatkan digitalisasi manajemen ASN sebagai salah satu program prioritas pada 2027.

Program tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan pemerintahan digital yang masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

Selain digitalisasi, BKN juga akan memperkuat integrasi data ASN, penataan jabatan fungsional, pemetaan kompetensi pegawai, serta pembinaan manajemen ASN secara terintegrasi.

Baca juga: Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Targetkan Desa Bebas dari Pinjol dan Tengkulak

Dalam rapat tersebut, Zudan turut meminta dukungan Komisi II DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran BKN tahun 2027 sebesar Rp229 miliar guna mendukung berbagai program prioritas nasional dan peningkatan layanan kepegawaian.

Menurutnya, kebutuhan anggaran tambahan diperlukan untuk memperkuat tata kelola ASN yang terus berkembang seiring bertambahnya jumlah pegawai dan program strategis pemerintah yang harus dikawal pelaksanaannya.