Dampak pasar komoditas dan kebijakan fiskal: peningkatan permintaan biodiesel dapat mendorong naiknya harga CPO dan memengaruhi ekspor — pemerintah sering mengatur mekanisme levy/subsidi untuk menyeimbangkan dampak ini.

Ketahanan Energi

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program Biodiesel 50 persen (B50) akan dimulai serentak pada 1 Juli 2026. 

Kebijakan pencampuran solar murni dengan minyak sawit ini ditargetkan menghemat devisa negara Rp 157 triliun.

"Dan di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Ro157,28 triliun," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Program mandatori B50 merupakan bagian dari visi ketahanan energi nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait spesifikasi teknisnya, pemerintah akan menggunakan komposisi yang seimbang antara bahan bakar fosil dan nabati.

"Kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME itu Fatty Acid Methyl Ester yang merupakan asam lemak, campuran kelapa sawit yang di-blend dengan solar murni dengan komposisinya 50:50. Makanya disebut dengan B50," jelas Dwi.

Menurutnya, kebijakan B50 tidak hanya bertujuan pada efisiensi anggaran, tetapi juga diproyeksikan mampu menyerap 2,2 juta tenaga kerja dan memangkas 46,72 juta ton emisi karbon. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya kerentanan Indonesia terhadap pasokan bahan bakar dari luar negeri.

"Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga mungkin bisa menyaksikan langsung merasakan langsung bagaimana ketergantungan impor ini sangat membuat kita rentan sekali, kita bergantung, maka dari itu inilah yang diharapkan Presiden kita bisa mandiri secara bertahap baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor," pungkasnya.