Ringkasan Berita:

• Kajian Indef menunjukkan hilirisasi mineral meningkatkan pendapatan pekerja lokal sekitar 10,8 persen dan memperkuat perlindungan sosial pekerja.
• Namun dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pekerja terdidik, dan pekerja tetap masih belum signifikan karena industri mineral bersifat padat modal.
• Indef mendorong penguatan industri midstream dan hilir serta rantai pasok domestik agar manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lebih luas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan hilirisasi mineral dinilai telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja di daerah penghasil mineral kritis.

Sayangnya, manfaat tersebut belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan karena karakter industri mineral yang masih didominasi sektor padat modal.

Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, hal itu berdasarkan hasil analisis ekonometrik menggunakan metode Difference in Differences yang membandingkan daerah yang memiliki mineral kritis dengan wilayah yang tidak memiliki mineral kritis namun memiliki tren ekonomi yang serupa.

Baca juga: Tiga Strategi Kementerian ESDM Percepat Hilirisasi Minerba

Hasil kajian menunjukkan hilirisasi mineral mampu meningkatkan pendapatan pekerja lokal sekitar 10,8 persen dibandingkan daerah yang tidak memiliki mineral kritis.

"Kalau kita lihat ternyata memang satu sisi dampak hilirisasi mineral terhadap pasar kerja lokal ini dalam hal pendapatan pekerja memang cukup baik, mengalami lebih tinggi 10,8 persen dibandingkan daerah yang tidak memiliki mineral kritis. Terkait dengan perlindungan sosial pekerja juga yang mengalami peningkatan," tutur Imaduddin dalam acara diskusi Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia yang digelar di Hotel Pullman, Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Meski demikian, dampak hilirisasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja terdidik, maupun pekerja tetap masih belum signifikan. Bahkan, untuk penciptaan lapangan kerja hasilnya cenderung negatif.

Imaduddin menilai, kondisi tersebut menjadi catatan bahwa proses industrialisasi mineral kritis di Indonesia masih perlu dibuat lebih inklusif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Artinya apa? Ini memberikan gambaran bahwa selama ini mungkin ada satu catatan yang mungkin belum terselesaikan, yaitu bagaimana membuat industrialisasi mineral kritis ini menjadi lebih inklusif," ungkapnya.

Imaduddin menjelaskan, industri mineral beserta produk turunannya merupakan sektor yang bersifat padat modal (capital intensive), sehingga secara alami menyerap tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan sektor industri lainnya.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat rantai pasok domestik agar keberadaan industri mineral dapat menciptakan efek berganda bagi sektor-sektor pendukung, seperti jasa transportasi, akomodasi, katering, hingga berbagai layanan penunjang operasional kawasan industri.

Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat pengembangan industri pengolahan di sektor menengah (midstream) dan hilir.

Pandangan Imaduddin, semakin ke hilir proses industri berlangsung, semakin besar pula potensi penyerapan tenaga kerja.

"Kalau kita lihat angkanya ternyata kalau di hulu itu jumlah tenaga kerjanya memang relatif sedikit. Tapi semakin ke hilir itu jumlah tenaga kerja akan semakin meningkat. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa pemerintah ini harus segera mendorong nggak cuma di hulu aja tapi segera masuk ke midstream dan masuk ke hilir sehingga penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak lagi," jelasnya.