TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah pusat belum ada rencana lockdown untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio menyebut semuanya memang sudah terlambat.

Jika sampai lockdown benar dilakukan dalam waktu dekat ini, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkapkan Agus dalam tayangan SAPA INDONESIA MALAM, kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (15/3/2020).

Sebelum Agus berpendapat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik serta Tenaga Ahli Utama KSP Brian Sriprahastuti sempat menjawab soal rencana lockdown.

Taufik condong dengan pendapat Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sempat menyinggung lockdown, sedangkan Brian condong pada keputusan pemerintah pusat untuk tidak lockdown.

Ketika diminta memilih dua pendapat itu, Agus menyebut memang kini semuanya sudah terlambat.

Agus menyebut dirinya sudah mengusulkan lockdown sejak Januari 2020 lalu ketika belum ada wabah corona di Indonesia.

Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Tegaskan Pemerintah Daerah Tak Bisa Lockdown Tanpa Keputusan dari Pusat

Baca: Anies Disebut Terlalu Cepat Bikin Kebijakan soal Corona, DPRD Gerindra: Agar Tak Panik saat Lockdown

"Kalau kita bicara pendekatan sekarang sudah terlambat," ucap Agus.

"Saya sudah ngomong seperti ini kira-kira bulan Januari, karena waktu itu kan kita masih (belum ada)," imbuhnya.

Agus sempat mengusulkan untuk memberlakukan lockdown di beberapa pintu masuk turis China seperti Manado, Bali, Jakarta, dan Riau.

Seharusnya lockdown di daerah tersebut sudah dilakukan sejak Januari 2020.

Namun jika lockdown dilakukan dalam waktu dekat ini, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar.

"Misalnya me-lockdown-kan, Manado, Bali, Jakarta, dan Riau, karena itu pusat tempat turis dari China, baik charter maupun reguler datang, dari Singapura juga," terang Agus.