Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Ingin Kebijakan di Daerah Perparah Keadaan, Jokowi Minta Kebijakan Besar Dibahas Bersama

Presiden Jokowi minta kepada kepala daerah yang akan membuat kebijakan besar terkait penanganan virus corona agar membahas dengan pemerintah pusat.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Wulan Kurnia Putri
zoom-in Tak Ingin Kebijakan di Daerah Perparah Keadaan, Jokowi Minta Kebijakan Besar Dibahas Bersama
Youtube Sekretariat Presiden
Keterangan Pers Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (16/3/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah yang akan membuat kebijakan besar terkait penanganan virus corona agar membahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas covid-19.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait covid-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," jelas Jokowi saat konfensir pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas covid-19" lanjutnya.

Ia juga meminta agar satgas covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi terkait virus corona ini.

Hal itu dilakukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang nantinya akan diterima masyrakat.

"Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik saya juga minta agar satgas covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat," tandasnya.

Baca: BREAKING NEWS - Jokowi Bicara Soal Lockdown: Itu Kebijakan Pemerintah Pusat

Baca: Rapat Online Jokowi Bersama Para Menteri, Bahas Percepatan Ekonomi Hadapi Virus Corona

Baca: Kondisi Menteri-menteri Jokowi Pasca-Budi Karya Sumadi Positif Corona

Berita Rekomendasi

Jokowi juga meminta penyediaan moda transportasi juga tetap ada dengan catatan tingkat kebersihan juga ditingkatkan.

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang didalam moda transportasi tersebut," jelas Jokowi.

Terkait lockdown, ia mengeaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas