Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Tentukan Status Darurat, Pemerintah Daerah Tetap Harus Konsultasi dengan Pusat

Mendagri mengingatkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Tentukan Status Darurat, Pemerintah Daerah Tetap Harus Konsultasi dengan Pusat
Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Menteri dalam negeri (Mendagri), Tito Karnavian. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait penetapan status darurat.

"Kebijakan terutama status darurat di daerah harus dikonsultasikan dengan gugus tugas yang ada di pusat terutama Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19," ujar Tito di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020).

Tito karnavian beralasan kebijakan penentuan status darurat di daerah berkaitan masalah ekonomi, moneter, dan fiskal.

Baca: Anies Baswedan Kembalikan Jam Operasional Transjakarta, MRT, dan LRT: Sesuai Perintah Pak Jokowi

Ketiga aspek tersebut merupakan urusan pemerintah pusat secara absolut.

"Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah urusan pemerintahan. Yang pertama urusan pemerintah absolut atau mutlak itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat meliputi bidang keamanan, pertahanan, agama, politik luar negeri, yustisi moneter serta fiskal," jelas Tito.

Sehingga menurut Tito, kebijakan tersebut harus diketahui terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.

Baca: Saran Ahli soal Hindari Paparan Covid-19 dalam Penerbangan

Dirinya mengatakan status darurat daerah terutama yang berkaitan dengan corona harus diputuskan di tingkat nasional.

"Sekali lagi penentuan kebijakan status wilayah darurat atau tidak itu akan bersentuhan dengan urusan pemerintah-pemerintah lainnya terutama absolut moneter dan fiskal. Itu pentingnya berkonsultasi dan diputuskan di tingkat nasional," kata Tito.

Baca: Pasien Corona yang Sembuh Total Bagikan Tips Agar Tak Tertular: Ini Pesan untuk Seluruh Indonesia

Sebelumnya, pemerintah pusat membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Halaman
1234
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas