TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DKI Jakarta perlu menyiapkan Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun jika rencana karantina wilayah dilakukan selama satu bulan dalam upaya menangani penyebaran virus corona.

Estimasi itu disampaikan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ketua DPW PAN DKI Jakarta yang juga Anggota DPR Dapil Jakarta Timur.

"Dana tersebut berdasarkan asumsi dari tiap 2,6 juta rumah tangga di DKI Jakarta mendapatkan Rp 2-3 juta per bulan. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama dilakukan karantina wilayah," kata Eko, Senin (30/3/2020).

Dia menjelaskan, meski pemenuhan logistik serta pangan pada karantina wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun Pemprov DKI Jakarta dapat membantu melalui beberapa cara.

"Pertama, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), Pak Anies sudah alokasikan sebanyak Rp 54 miliar. Sementara Komisi A DPRD sudah setuju anggaran Rp 183 miliar, dengan rincian Rp 130 miliar untuk dinkes, 53 miliar untuk kewilayahan," jelasnya.

Cara kedua, terang Eko, melalui realokasi fiskal lainnya yang bisa didapat lewat pemanfaatan SiLPA APBD DKI Jakarta 2019.

"Diproyeksikan totalnya 5,5 T. Kita bisa alokasikan setengah sampai 80% untuk bantuan logistik dan pangan," kata dia.

Adapun cara ketiga, lewat realokasi rencana event dan pembangunan infrastruktur DKI Jakarta.

Realokasi anggaran formula E sebesar 1,6 Triliun. Selain itu, saat ini ada 9 infrastruktur prioritas DKI Jakarta yang kira-kira per tahun bisa habiskan 5 Triliun. Jika dibatalkan atau ditunda dua saja seperti pengembangan jalur MRT dan LRT maka bisa dapat 1 triliun," ungkapnya.

Penggalangan dana CSR BUMD DKI, kata Eko bisa menjadi cara keempat.

"Saat ini ada kurang lebih 23 perusahaan. Dana CSR masing-masing bisa diambil Rp 500 juta Rp 1 miliar. Jika ditotal bisa dapat Rp 11-20 miliar. Bila masih kurang juga, fraksi PAN akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD untuk urun rembuk agar bisa menyumbangkan gajinya 50% selama 3 bulan yang jika dikali 106 orang anggota bisa mendapatkan sekitar Rp 17,4 miliar," katanya.

Desak Karantina Wilayah DKI dan Sekitarnya

Eko mengatakan, partainya mendesak agar Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menetapkan status karantina wilayah sebagaimana termaktub di dalam UU No. 6/2018, untuk segera memberlakukan karantina wilayah kepada DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dia menilai Jabodetabek sebagai episentrum penyebaran dan beberapa wilayah lain yang terbukti merupakan tempat penyebaran Covid-19.

Dia juga menjelaskan beberapa langkah yang bisa diambil dalam rangka memutus penyebaran virus corona di wilayah Jakarta.

"Melarang warga masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran sejak sekarang guna menghindari persebaran virus ini ke daerah-daerah lain, menjamin kebutuhan stok pangan, mengerahkan seluruh kekuatan dan anggaran untuk menangani dan memerangi virus ini," kata dia.

Angka kasus penularan virus Covid-19 di Indonesia dilaporkan memang semakin meningkat. 

Per 29 Maret 2020) terdapat 1285 kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 114 orang, dan terbanyak terpapar di daerah DKI Jakarta.