Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah berpendapat opsi karantina wilayah lebih tepat dibanding dengan darurat sipil.

"Karena sebenarnya kita berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang itu jelas seharusnya rujukannya adalah UU kekarantinaan kesehatan," kata Piter menanggapi pernyataan Jubir Presiden.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah seperti khawatir dan takut dengan mengambil kebijakan untuk melakukan karantina wilayah.

Menurutnya, UU kekarantinaan wilayah tersebut sangat baik untuk diambil terlbih itu termasuk UU baru yang juga ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Isinya itu jelas bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi kondisi yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat," terangnya.

"Jadi ketika kondisi itu sudah begitu memburuk, yang dilakukan bukan darurat sipil, tetapi yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah seharusnya mengambil kebijakan karantina," lanjutnya.

Menurutnya, fokus ini bagaimana menyelamatkan masyarakat dari pandemi corona.

Masalah ekonomi nantinya akan mudah dikembalikan apabila wabah ini sudah berlalu.

"Jadi fokus dari pemerintah sekarang ini harus kita harapkan adalah bagaimana kita mengatasi menyelesaikan wabah corona ini dengan secepatnya dengan korban dengan mereka yang meninggal sedikit-sedikitnya," terangnya.

Baca: Jokowi Instruksikan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil

Baca: Jokowi Sebut Stok APD Kian Terbatas, Butuh 3 Juta APD hingga Akhir Mei

(Tribunnews.com/Tio)