Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Halang-halangi Pemakaman Korban Virus Corona Sama Dengan Melanggar Hukum, Ada Pasal Pidananya

Pemakaman jenazah pasien virus corona sudah dilindungi hukum, karenanya menghalang-halangi

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Halang-halangi Pemakaman Korban Virus Corona Sama Dengan Melanggar Hukum, Ada Pasal Pidananya
Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas mengangkat jenazah pasien virus corona atau Covid-19 yang meninggal untuk dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2020). Pemprov DKI Jakarta menyediakan dua taman pemakaman umum (TPU) untuk pasien virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Ranggon. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pemakaman jenazah pasien virus corona sudah dilindungi hukum, karenanya menghalang-halangi pemakaman jenazah terpapar covid-19 bakal terkena pasal hukum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan via ponselnya, Rabu (1/4/2020) mengatakan, perbuatan menghalangi proses pemakaman pasien Covid-19 atau virus corona ada ancaman pidananya.

Perbuatan menghalang-halangi jenazah yang akan dimakamkan itu diatur di Pasal 178 KUH Pidana. Isinya :

Baca: Fakta Terbaru 2 PSK Berhubungan Badan Dengan 2 Pria di Karaoke Room, Sang Mami Dutuntut 2 Tahun

Baca: Maulana Fareza Tamrella: Rajko Toroman Pelatih Timnas Basket Indonesia tak Bisa Pulang

Baca: Maverick Vinales Merasa Nyaman Bersama Yamaha Makanya Tolak Tawaran Gabung ke Ducati

Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan, dihukum penjara selama - lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp 1.800.

Pasal 179 KUH Pidana :

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

BERITA REKOMENDASI

"Perbuatan menghalang-halangi penguburan atau pengangkutan jenazah memang diatur di KUH Pidana, ada ancaman hukumannya juga, ya di Pasal 178 KUH Pidana itu," kata Agustinus Pohan via ponselnya, Rabu (1/4/2020).

Hanya saja, kata dia, mengedepankan pidana untuk memproses warga yang menghalang-halangi jenazah pasienn Covid-19 juga tidak bijak.

"Itulah, di tengah situasi seperti ini, mengedepankan pidana itu kurang tepat.

Tindakan mereka (yang menghalangi) memang salah. Tapi harus pahami situasi psikologis masyarakat saat ini," kata dia.

Menurutnya, tindakan menghalangi pemakaman jenazah pasien Covid-19 dilatarbelakangi karena minimnya informasi aturan penanganan jenazah pasien Covid-19.


Karena ketidaktahuan warga, akhirnya muncul perbuatan menghalang-halangi.

"Ke depankan pola edukatif ke warga soal penanganan jenazah Covid-19 karena mungkin warga kurang informasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas