Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Imbas Corona, 162 Ribu Buruh di DKI Jakarta Jadi Pengangguran

Sebanyak 132.297 pekerja atau buruh di 14.697 perusahaan dirumahkan dan 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan yang di PHK

Imbas Corona, 162 Ribu Buruh di DKI Jakarta Jadi Pengangguran
Tribunnews/Jeprima
Massa yang menamakan diri Gerakan Buruh Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menyerukan penolakan omnibus law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). Massa yang mengikuti aksi membawa spanduk besar bertulisan Tolak UU Omnibus Law. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia turut berdampak besar bagi sektor usaha, baik makro maupun mikro.

Sektor buruh atau pekerja juga merasakan betapa besarnya dampak dari pandemi ini.

Pemprov DKI sudah mendata sudah ratusan ribu pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tempatnya bekerja.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi DKI Jakarta mulai 2-4 April 2020 diketahui sebanyak 162.416 pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan akibat terjadinya pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah merinci, sebanyak 132.297 pekerja atau buruh di 14.697 perusahaan dirumahkan.

Kemudian, terdapat 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan yang di PHK.

Baca: Sudah Dinyatakan Meninggal Dunia, Dokter ini Kaget Saat Pasiennya Tiba-tiba Terbangun dan Berbicara

Baca: Saat Pandemi Covid-19, Pentingnya Kolaborasi Antara Orang Tua, Anak, dan Guru di Rumah

"Sementara ini pendataan sudah ditutup sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kami sudah menyampaikan untuk ada pendataan kembali karena mungkin masih banyak pekerja atau buruh yang belum terdata," ujarnya seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Senin (6/4).

Andri menjelaskan, saat ini data yang dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta telah dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Baca: Gambar Kartun Pencegahan Virus Corona atau Covid-19, Bisa jadi Materi Edukasi Anak-anak

Baca: Mengintip Keseharian Pekerja Lajang Selama Fase Pandemi Covid-19

"Kami tinggal menunggu tindak lanjut atau eksekusinya saja dari kementerian," terangnya.

Pendataan ini sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave).

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas