TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merealokasi total Rp 1,9 triliun anggaran kementerian untuk penanganan virus Covid-19 di Indonesia.

Anggaran tersebut merupakan pemangkasan dari program kementerian yang dinilai tak terlalu penting.

Atau bukan kebutuhan mendesak seperti biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya-biaya yang berkaitan dengan manajemen support maupun biaya lainnya yang tidak mendesak.

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil mengungkapkan, kebijakan memangkas anggaran dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.

Realokasi anggaran, lanjut Sofyan, berlaku bagi semua kantor kementerian.

Kementerian ATR/BPN telah merealokasi sedikitnya Rp 900 miliar anggaran.

Baca: Bamsoet Kirim Perlengkapan Lawan Corona dan Rapid Test di Dapil Jawa Tengah VII

Namun, lanjut Sofyan, ada informasi baru yang diterima oleh pihaknya bahwa Kementerian ATR/BPN diminta merealokasi Rp 1 triliun anggaran lagi untuk penanganan Covid-19.

"Awalnya pemotongan kita berkisar Rp 900 miliar lebih, dan itu ada beberapa yang mungkin kita kurangi dari biaya perjalanan dinas selama satu semester ini. Biaya rapat, dan juga ada beberapa biaya yang kita realokasi. Saat ini kita mungkin akan ada tambahan pemotongan Rp 1 triliun lagi. Jadi total akan ada Rp 1,9 triliun yang dipotong," ungkap Sofyan ketika konferensi pers dengan wartawan melalui aplikasi Zoom, Jumat (16/4/2020).

Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penyisiran terkait program kementerian mana saja yang kemudian akan direalokasi untuk memenuhi permintaan Rp 1 triliun realokasi.

Sofyan turut menegaskan Kementerian ATR/BPN akan mengurangi serta memotong anggaran sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Sofyan juga meminta kantor-kantor wilayah ATR/BPN di berbagai daerah untuk juga membuat program penyesuaian.

"Senin besok mungkin sudah direncanakan. Pos-pos yang memang aktivitasnya minim juga akan dilaksanakan," jelas Sofyan.

Sofyan menjelaskan, ada beberapa aktivitas program yang masih berlangsung dan tidak mengalami pemotongan anggaran.

Baca: MUI: Bukber Tidak Usah Dilakukan Kecuali dengan Keluarga di Rumah, Bisa Dialihkan Sedekahnya

Program-program tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setelah Covid-19 berlalu.