Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Salinan Putusan Perkara BLBI dan Century Jadi Bukti di Uji Materi Perppu Corona

Dengan persiapan yang matang, MAKI percaya diri uji materi ini semoga dikabulkan Mahkamah Konstitusi

Salinan Putusan Perkara BLBI dan Century Jadi Bukti di Uji Materi Perppu Corona
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Koordinator MAKI Boyamin Saiman 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mempersiapkan diri menghadapi sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menjadwalkan sidang uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Selasa 28 April 2020.

“Dengan persiapan yang matang, MAKI percaya diri uji materi ini semoga dikabulkan Mahkamah Konstitusi,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

Upaya persiapan itu, kata dia, menyiapkan bukti-bukti dokumen yang diperlukan.

Baca: Fraksi PAN Minta Jokowi Tak Setengah-setengah Melarang Mudik

“Yaitu putusan perkara BLBI dan Century dan undang-undang lain yang mengatur kekebalan pejabat (misal Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Pengampunan Pajak,-red)” ujarnya.

Selain menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, MAKI juga telah mempersiapkan ahli untuk memberikan pendapatnya dalam persidangan pleno MK.

Mereka yaitu, Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana internasional, yang akan menerangkan prinsip persamaan hukum yang berlaku di seluruh dunia. Anthony Budiawan, ahli ekonomi dan keuangan negara yang akan menerangkan keadaan darurat ekonomi dan penerapan hukum.

Baca: KIB Bagikan Makanan-Masker Gratis bagi Warga Terdampak Covid-19

Edy Lisdiono ahli hukum perdata yang akan enerangkan perbuatan melawan hukum penguasa dan pertanggungjwaban secara hukum perdata, Mahfudz Ali yang akan menerangkan prinsip persamaan hukum dalam sistem konstitusi dan sistem Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hery Firmansyah ahli hukum pidana khusus yang akan menerangkan penerapan dan pertanggujawaban pidana korupsi pada saat bencana. Dan, Efriyanto, ahli hukum adat yang akan menerangkan sosiologis hukum adat dalam mewujudkan ketertiban masyarakat.

“Kami masih menghubungi para akademisi dan ahli untuk meminta kesediaannya menjadi saksi ahli dalam persidangan guna melengkapi pembuktian,” tambahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas